Indef: Impor Beras Lebih Baik Dilakukan Kalau Kebutuhan dalam Negeri Tidak Cukup
Merdeka.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan rencana impor beras akan lebih baik dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri tidak cukup.
Enny mengatakan, impor beras saat ini belum diperlukan mengingat ketersediaan beras mencukupi, bahkan sektor pertanian masih tumbuh selama pandemi Covid-19.
"Impor pangan itu bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan di Undang-Undang Pangan, tapi ada prasyaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup," katanya dikutip dari Antara.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Kenapa harga beras masih mahal? Berdasarkan data Bapanas per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg. Harga beras terpantau masih mahal.
-
Apa yang dikatakan Kementan soal produksi beras di tahun 2023? 'Saya yakin dengan data yang dikeluarkan BPS dan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai produksi dan ketersediaan beras periode Januari Oktober yang mencapai 27,88 juta ton. Angka sebesar itu sudah dilakukan validasi baik melalui kerangka sempel area KSA maupun pengecekan lokasi yang dilakukan jajaran Kementan,' ujar Sulaiman (14/9).
-
Kenapa beras jadi langka? 'Satgas berdalih salah satu penyebab beras gagal panen imbas cuaca tidak menentu di beberapa daerah. Namun begitu, ketersediaan beras saat ini terbilang masih aman meski harganya mengalami perbedaan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).'
-
Bagaimana BULOG mendapatkan beras impor? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa yang dilakukan Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi beras? 'Pak Mentan mendorong untuk dipercepat penanaman kembali. Setelah panen langsung dilakukan olah tanah menggunakan traktor, mekanisasi pertanian modern sehingga mempercepat penanaman kembali,' tuturnya.
Enny mengatakan wacana impor beras yang mengemuka justru tidak rasional dilakukan karena saat ini menjelang musim panen dan kebijakan itu diusulkan dengan penyediaan data yang kurang valid.
Padahal pengumpulan data BPS sudah cukup akurat karena memanfaatkan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggunakan citra satelit, dan bukan berdasarkan asumsi-asumsi.
"Impor harus didukung data valid, bukan pertimbangan perburuan rente, dan bukan hanya masalah harga. Memang harga dalam negeri punya disparitas yang tinggi dari harga internasional, ini karena biaya produksi di dalam negeri cukup mahal," katanya.
Menurut Enny, untuk menyelesaikan masalah harga beras, pemerintah harus melakukan efisiensi di sektor pertanian, seperti mengatasi persoalan subsidi pupuk dan benih, bukan dengan cara praktis seperti impor.
Ia juga meminta upaya yang lebih jeli untuk menghitung kembali atau melihat stok beras dalam negeri secara nasional, karena ketersediaan beras terbesar bukan di Bulog.
"Ketersediaan itu harus diukur dengan jumlah stok nasional, produksi nasional, bukan hanya yang dikuasai Bulog saja. Kalau Bulog dengan stok 2,5 juta sampai 3 juta ton itu sudah cukup,” jelasnya
Enny menambahkan selama ini masalah stok di Indonesia adalah persoalan distribusi produk pertanian karena beberapa daerah menjadi lumbung padi, sedangkan daerah lain tidak menghasilkan. "Di Indonesia, khususnya beras, harga tidak menjadi satu-satunya indikator keseimbangan supply dan demand, ada perburuan rente, yakni penguasaan cadangan yang terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu. Ketidakmerataan produksi dan distribusi inilah yang harus diselesaikan," katanya.
Bos Bulog Kesulitan Salurkan Beras
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengaku kesulitan dalam menyalurkan beras yang ada di gudang milik perseroan apabila harus melakukan impor lagi sebesar 1 juta ton sebagaimana yang telah direncanakan pemerintah.
Budi Waseso mengatakan, pihaknya siap untuk menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia, namun dia meminta agar ada pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap.
"Kalau kami membeli sebanyak apapun kami siap, asalkan hilirnya dipakai," kata Budi yang akrab disapa Buwas tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (15/3).
Dia menyebut, Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun dikarenakan Program Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) diganti oleh pemerintah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Yang tadinya masyarakat mendapatkan bansos berupa beras dari Bulog, kini diberikan bantuan secara non tunai yang bisa dibelanjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat di warung-warung yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Budi Waseso melaporkan persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Budi Waseso mengungkapkan terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton.
Budi Waseso menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPN menugaskan Perum Bulog mengimpor beras sebanyak 2 juta ton untuk beras cadangan pemerintah (CBP).
Baca SelengkapnyaErick menekankan bahwa kebijakan impor yang akan ditempuh pemerintah melalui Perum Bulog akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Baca SelengkapnyaHenry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras bisa ‘menular' atau merambat ke berbagai komoditi bahan pokok penting lainnya.
Baca SelengkapnyaImpor terpaksa dilakukan karena tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaTambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca SelengkapnyaSalah satu yang tampak nyata adalah produksi beras di berbagai negara mengalami penurunan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempercepat impor beras di tengah ancaman dampak El Nino yang menyebabkan kemarau panjang.
Baca SelengkapnyaBadan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan kenaikan harga beras terjadi akibat defisit di sejumlah sentra produksi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data KSA BPS ketersediaan beras periode Januari-Oktober 2023 ini mencapai 27,88 juta ton.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan mengalami defisit neraca produksi-konsumsi beras pada Januari-Februari 2025.
Baca Selengkapnya