Indef: Indonesia Tak Butuh Kementerian Investasi, tapi Perbaikan Sistem

Merdeka.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembentukan kementerian investasi tidak akan memberi kontribusi banyak terhadap perbaikan investasi di Indonesia. Kementerian investasi merupakan salah satu perubahan dalam susunan kabinet kerja jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peneliti Indef, Eko Listianto mengatakan, sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia untuk menggenjot investasi bukan pembentukan kementerian baru. Melainkan perbaikan sistem yang selama ini dianggap sebagai penghambat masuknya investasi.

"Memang sepertinya pemerintah arahnya ke situ (perbaikan investasi), tapi ini detail kita belum lihat turunan-turunan regulasi yang diwacanakan, yang paling seru kan (malah pembentukan) Kementerian Investasi," kata dia dalam sebuah acar diskusi bertajuk RAPBN 2020: Solusi atas Perlambatan Ekonomi, di Kantor Indef, Jakarta, Senin (19/8).

Selain itu, Eko menyebutkan pembentukan kementerian investasi tersebut belum diketahui sejauh apa keefektifannya dalam mengerek nilai investasi RI. "Kelembagaan yang kita belum tahun kira-kira efektif engga," ujarnya.

Padahal menurutnya, ada hal lain yang jauh lebih penting harus dilakukan. Yaitu perbaikan - perbaikan beberapa sektor yang selama ini selalu menjadi masalah dalam proses investasi. Salah satunya adalah birokrasi yang berbelit-belit terutama di tingkat pemerintah daerah.

"Kalau saya secara umum menyebut problem investasi bukan pada aspek apakah harus ada kementerian investasi atau gak, tapi faktanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, aspek lahan, aspek berbelit-belitnya perizinan di daerah dan lain-lain," ujarnya.

Jika hal-hal tersebut tidak dibereskan, keberadaan kementerian investasi yang fokus pada bidang investasi pun dinilai tidak akan mendatangkan perbaikan yang signifikan. "Secara umum mungkin gak banyak mengubah kemampuan kita untuk mengundang investor," tutupnya.