INDEF: Informasi soal Teluk Benoa lebih banyak negatif, tak seimbang

Merdeka.com - Saat ini proses reklamasi di Indonesia terus menjadi kontroversi antara pihak yang pro dan kontra. Sejumlah aksi penolakan maupun dukungan akan pembangunan reklamasi terus berkumandang di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Teluk Palu, sekitar pantai Losari di Makassar, Pantai Utara Jakarta serta Teluk Benoa di Bali.

Masih alotnya proyek pembangunan reklamasi Teluk Benoa di Bali contohnya, tidak bisa lepas karena belum adanya kejelasan komunikasi dari pemerintah untuk menyakinkan bila rencana tersebut bisa mendatangkan kebaikan bagi masyarakat setempat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, polemik di balik proyek reklamasi Teluk Benoa karena pemerintah juga tidak mampu menjembatani komunikasi antara warga dengan pelaku usaha atas proyek reklamasi, di samping tetap harus memenuhi aspek analisis dampak lingkungan (amdal).

"Pemerintah harus jelaskan secara tuntas dan yakinkan masyarakat bila reklamasi juga mempunyai nilai positif bagi ekonomi warga setempat," ujarnya dalam keterangan tulis, Jakarta, Minggu (27/3).

Menurut Enny, selama ini publik lebih banyak menerima informasi yang tidak seimbang atau lebih banyak sisi negatifnya soal reklamasi ketimbang positifnya. Maka atas dasar itulah, pemerintah harus membuat tim dan kajian independen serta komprehensif atas proyek reklamasi untuk melihat, apakah reklamasi sudah menjadi kebutuhan atau sebaliknya membawa keburukan.

Enny menambahkan, belum keluarnya izin amdal yang sudah diajukan pihak pengelola reklamasi makin membuat ketidakpastian bagi pelaku usaha dan hal ini lagi-lagi persoalan komunikasi yang tidak bisa dioptimalkan pemerintah. Padahal di balik reklamasi, diakui Enny, mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar seperti mampu menyerap tenaga kerja ataupun mendatangkan investor baru.

Hal senada juga disampaikan antropolog Universitas Indonesia (UI), Nurmala Kartini Sjahrir, reklamasi Teluk Benoa di Bali ke depan akan menjadi ikon wisata baru bagi Bali. Namun karena kemampuan komunikasi pemerintah daerah (pemda), khususnya Badung dinilai lemah akhirnya mendapatkan resistensi atau penolakan dari masyarakat.

"Pada dasarnya pro dan kontra adalah hal yang wajar, namun menolak tanpa solusi dan mengabaikan begitu saja juga merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.

Dirinya melihat, yang diperlukan masyarakat saat ini adalah suatu dialog yang cerdas antara pihak-pihak yang bersinggungan. “Pemerintah harus memfasilitasi hal ini, kalau tidak proses pembangunan ini akan berjalan di tempat,” ujarnya.

Dirinya melihat, reklamasi tidak selamanya harus dilihat dari sisi negatif seperti menghancurkan habitat ekosistem di bawah laut dan menghancurkan hutan mangrove. Namun harus dilihat dari sisi positif, yaitu bisa menghidupkan daerah dan fungsi lahan lebih optimal lagi, khususnya bagi kepentingan ekonomi masyarakat dan wisata di daerah.

"Reklamasi bukan sesuatu yang buruk bila mengacu kepada konsep revitalisasi, bukan hanya sekedar menguruk, tetapi mengembalikan fungsi daerah lebih optimal lagi bagi kehidupan masyarakat lagi," ujarnya.

Nurmala melihat, proses revitalisasi Teluk Benoa akan menjadi preseden yang baik bagi proyek reklamasi di daerah-daerah lain di Indonesia bila dapat berjalan dengan baik. Tentunya hal tersebut bisa dipenuhi bila amdalnya berjalan baik dan tim kajian amdalnya sendiri dibentuk independen oleh pemerintah dengan melibatkan yang pro dan kontra.

"Intinya pemerintah harus punya sikap tegas dan kemampuan skil komunikasi dalam mensosialisasikan reklamasi agar tidak menjadi bola liar dan membentuk opini sendiri," tuturnya.