Follow
Indef: Koordinasi Jadi Barang Paling Mahal di Republik Ini
Merdeka.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nawir Messi mendorong pemerintah untuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab koordinasi masih menjadi 'barang mahal' di Indonesia.
"Tahu nggak barang termahal di republik ini adalah koordinasi," kata dia dalam diskusi, di Jakarta, Kamis (7/2).
Menurut dia, pemerintah pusat telah mengeluarkan cukup banyak regulasi guna menarik investor. Sayangnya implementasi di tingkat daerah belum sempurna.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Kenapa minat investor asing menurun di sektor keuangan Indonesia? Menurunnya minat investor asing terhadap sektor keuangan Indonesia disebabkan oleh sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju. Akibatnya, kebutuhan likuiditas pemerintah dan pelaku usaha akan menjadi sangat kompetitif dan berbiaya mahal,' ucap Said.
-
Bagaimana cara investor lokal membangun IKN? Investor-investor lokal menunjukkan kesiapan yang matang untuk membangun sektor Sumbu Kebangsaan. Namun, investor internasional yang sudah terkenal secara kualitas dan memilki komitmen besar juga turut menjadi mitra bagi investor lokal.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
"Seperti yang saya sampaikan banyak sekali insentif paket kebijakan yang disampaikan tapi sayangnya apa yang diputuskan belum sampai dilaksanakan baik-baik di tingkat daerah," jelas dia.
Hal itu menyebabkan investor yang sudah mendapatkan approval dari pemerintah pusat belum tentu terjamin dapat menjalankan bisnis dengan lancar di daerah.
"Oleh karena itu, banyak kasus, investor dapat approval dari pusat tapi di daerah hilang. Mereka nunggu 2-3 tahun tidak ada persetujuan di daerah. Karena itu isu besarnya adalah koordinasi pusat daerah," tandas Nawir.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih berupaya untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan barang impor.
Baca Selengkapnya
Keluhan ini disampaikan ke publik karena Kemenperin melihat ini adalah kepentingan publik.
Baca Selengkapnya
Kerap kali peraturan atau regulasi yang sudah diputuskan di level pusat tidak dapat dijalankan di level daerah karena alasan-alasan tertentu.
Baca Selengkapnya
Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca Selengkapnya
Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca Selengkapnya
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga.
Baca Selengkapnya