Indef kritik Jokowi: Era SBY tidak ada PHK

Merdeka.com - Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global memaksa pemerintahan Jokowi-JK berbenah lebih cepat dan tepat. Langkah kongkret perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko Indonesia akan kembali terjebak pada krisis ekonomi seperti tahun 1998 silam.

Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menyebut, untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan yang kongkret.

"Saya mau mengkritik kebijakan Jokowi di tengah kondisi ekonomi seperti ini. Pertama, kondisi psikologis politik ekonomi perlu diperbaiki mulai dari parlemen hingga Presidennya Jokowi, ini akan merembet ke kondisi ekonomi. Problem internal lebih banyak jangan ada silang pendek," ujarnya di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (2/9).

Selanjutnya menurut Didik adalah dengan mengantisipasi fluktuasi ekonomi global yang makin sering mengganggu perekonomian nasional.

"Ini tidak bisa main-main, harus tahu cuacanya, frekuensi berubah-ubah, contoh harga minyak dulu USD 100 per barel jadi USD 38 per barel. Pemerintah harus bisa mengamati dan paham fluktuasi serta anomali. Harus paham krisis ekonomi global tapi tidak menyalah-nyalahkan kondisi ekonomi global," jelas dia.

Tidak berhenti di situ, menurut Didik masalah PHK buruh juga sangat krusial saat ini. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono disebut tidak ada isu atau kabar PHK. Kini, industri merasa berat dan berniat mengurangi karyawannya.

"Zaman SBY jika dikritik pengangguran tidak naik, zaman Jokowi ada peningkatkan, jangan dibiarkan PHK, ambil langkah apa saja. Contoh di Jerman untuk selesaikan krisis ada perubahan, di mana perusahaan BUMN silakan ambil dari mulai tanah, mesin secara gratis kecuali jangan PHK. Memang di Indonesia tidak boleh diterapkan. Tetapi sekarang angka pengangguran satu kuartal 300.000 dan ini sudah terdalam," ungkapnya.

Jokowi juga disarankan agar lebih fokus pada pembangunan industri dari Sumber Daya Alam. Namun, dengan catatan jangan diekspor mentah. Harus ada nilai tambah untuk negeri.

"Sebenarnya ekspor berbasis sumber daya alam kita separuhnya masih berupa bahan mentah seperti komoditas sawit dan karet, itu harus diperbaiki industrinya. Krisis sumbernya dari industri. Harga komoditas semua merosot. Separuh ekspor komoditas kita berupa bahan mentah. Ekspor kita persis seperti kondisi ekonomi 2008," jelas dia.

Dan terakhir, dia meminta pemerintah untuk mengurangi impor yang tidak perlu. "Tidak ada gunanya impor mainan anak, sampah-sampah kosmetik. Jadi harus di potong atau kurangi kalau perlu dwelling time panjang lagi," tutupnya. (mdk/idr)