Indef: Manfaat 13 paket kebijakan di 2 tahun Jokowi belum terlihat
Merdeka.com - Dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi guna mendongkrak perekonomian Indonesia.
Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai paket kebijakan ekonomi masih sangat minim pelaksanaannya.
"Kenapa kita katakan demikian tidak kurang 13 paket kebijakan disebar untuk mendongkrak perekonomian tapi faktanya easy of doing business (kemudahan berbisnis) kita peringkatnya masih di atas 100," katanya saat diskusi Dua Tahun Nawacita, Di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (20/10).
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa dicapai? Pengembangan kuantitas produksi berikut umumnya disebabkan oleh semakin majunya teknologi, adanya inovasi bisnis yang efisien serta eskalasi minat konsumen pada tren tertentu.
-
Mengapa menghitung persentase kenaikan penting untuk para pelaku usaha? Persentase kenaikan sendiri sangat diperlukan oleh para pelaku usaha dalam menghitung keuntungan.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana Kemendag mendorong ekspor produk Tanah Air? 'Pemerintah pusat akan terus mendorong ekspor produk Tanah Air ke luar negeri seperti ini. Inikan hasil komunikasi kerja antara produsen dalam hal ini WKI dengan Pak Susanto Lee (Direktur Distributor Kara Marketing Malaysia) dengan atase kami Pak Deden di Malaysia, yang terus bekerja untuk mencarikan pasar di Malaysia, dan kami akan berniat merambah ke pasar Brunei, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya,' ucap Didi Sumedi.
Menurutnya, 13 paket kebijakan tidak ada yang bisa menghasilkan atau membuat bisnis itu lebih mudah.
"Padahal paket kebijakan ekonomi bagaimana mana bisa meningkatkan investasi. Pelaku global belum banyak hasil dari kebijakan itu," katanya.
Peringkat daya saing Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain. Data Bank Dunia (2016), peringkat kemudahan melakukan bisnis (ease of doing business) yang merupakan salah satu indikator utama tingkat daya saing suatu negara, Indonesia berada di peringkat sangat buncit, yaitu 109, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia (18), Thailand [49), bahkan tertinggal dibanding Vietnam (90) dan Filipina (103).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tom Lembong pernah dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015 - 2016.
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan PDB selama 10 tahun Jokowi memperlihatkan pencapaian positif bagi ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaPer hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaNamun, Jokowi tetap berani mengambil keputusan memotong subsidi BBM
Baca SelengkapnyaMenariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaPadahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaSelain itu juga telah membangun 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya