Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indef: Negara Tetangga Kita Seragam Tidak Tarik Pajak Sembako

Indef: Negara Tetangga Kita Seragam Tidak Tarik Pajak Sembako pajak. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana penarikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia mengatakan, sebelum menarik pajak, pemerintah harus membuat perbandingan dengan negara yang relevan dengan Indonesia.

"(Negara) Tetangga kita seragam, sembako semua enggak masuk dalam barang kena pajak. Indonesia sudah inline sebagai negara berkembang," kata Berly dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (14/9).

Berly mengatakan, perbandingan tarif PPN antar negara yang dilampirkan pemerintah saat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mayoritas berkaca dari Eropa. Seharusnya, kata dia, ada perbandingan lain yang lebih bisa dikomparasi seperti dengan negara ASEAN dan Asia Selatan.

"Kenapa perbandingannya dengan negara lain yang mayoritas negara Eropa? Kalau bikin komparasi harus bikin perbandingan yang lebih comparable. Baiklah ada negara Eropa, tapi kenapa enggak ada negara di ASEAN, Amerika Selatan, atau Asia Selatan," jelasnya.

Berly menambahkan, masih banyak negara ASEAN yang belum menerapkan pajak sembako. Di Malaysia contohnya, makanan yang belum diproses dan sayur-mayur yang notabene masuk dalam kebutuhan pokok belum menjadi objek PPN.

"Malaysia yang menengah atas saja masih belum mengenakan PPN untuk sembako," katanya.

Sementara itu Thailand, untuk sembako (basic groceries), jasa pendidikan dan jasa kesehatan belum dikenai PPN. Begitu juga dengan Filipina yang tidak mengenakan PPN untuk barang-barang seperti produk makanan, daging, buah-buahan, ikan, dan makanan yang dimasak.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Nilai Penerimaan Pajak RI Rendah: Orde Baru Pernah 14 Persen, Masak Kalah dari Malaysia
Prabowo Nilai Penerimaan Pajak RI Rendah: Orde Baru Pernah 14 Persen, Masak Kalah dari Malaysia

"Apa kita lebih bodoh dari orang Thailand, apa kita lebih bodoh atau kita lebih malas," kata Prabowo.

Baca Selengkapnya
Bahaya PPN 12 Persen: Masyarakat Kelas Menengah Makin Terhimpit
Bahaya PPN 12 Persen: Masyarakat Kelas Menengah Makin Terhimpit

Kebijakan PPN 12 persen mengancam masyarakat kelas menengah.

Baca Selengkapnya
Beras di Singapura Ternyata Lebih Murah dari Indonesia, Mendagri Ungkap Penyebabnya
Beras di Singapura Ternyata Lebih Murah dari Indonesia, Mendagri Ungkap Penyebabnya

Singapura menyandang status sebagai negara maju namun tidak bisa memproduksi bahan pangan sendiri.

Baca Selengkapnya
PPN Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Lebih Rendah Dibanding Negara Lain
PPN Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Lebih Rendah Dibanding Negara Lain

Sri Mulyani anggap kenaikan PPN menjadi 12 persen cenderung lebih rendah.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM, Pertamina Masih Tahan Harga
Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM, Pertamina Masih Tahan Harga

Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.

Baca Selengkapnya
Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN, Ini Datanya
Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN, Ini Datanya

Sementara negara-negara lain di kawasan ini menerapkan tarif yang lebih rendah, Indonesia dan Filipina akan berbagi posisi puncak dalam hal tarif PPN.

Baca Selengkapnya
Tetapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Pemerintah Beri Insentif untuk Tiga Komoditas Kebutuhan Pokok
Tetapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Pemerintah Beri Insentif untuk Tiga Komoditas Kebutuhan Pokok

Budi Santoso menyampaikan, pemerintah akan memberikan insentif untuk tiga komoditas barang kebutuhan pokok.

Baca Selengkapnya
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.

Baca Selengkapnya
Ternyata, PPN 12 Persen untuk Akomodir Program Makan Bergizi Gratis Besutan Presiden Prabowo
Ternyata, PPN 12 Persen untuk Akomodir Program Makan Bergizi Gratis Besutan Presiden Prabowo

Di tengah kenaikan pajak ini, pemerintah memberikan stimulus, yakni paket kebijakan yang dilengkapi dengan berbagai insentif dan pengecualian.

Baca Selengkapnya
Luhut Pandjaitan Akhirnya Bongkar Alasan Pemerintah Terapkan PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025
Luhut Pandjaitan Akhirnya Bongkar Alasan Pemerintah Terapkan PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

Presiden Prabowo Subianto sudah membahas secara rinci dan telah disepakati juga oleh DEN bersama para menteri, terkait pengenaan PPN 12 persen itu.

Baca Selengkapnya