Indef: Penyerapan anggaran pemda rendah
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai realisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah masih rendah. Hingga September 2015, dana pemda mengendap di perbankan mencapai Rp 291,5 triliun.
"Besarnya dana iddle menunjukkan masih rendahnya penyerapan APBD. Penyebabnya di antaranya perubahan nomenklatur anggaran, pergantian pejabat di daerah, birokrasi yang rumit serta persyaratan administrasi," kata Enny, Jakarta, Rabu (30/12).
Selain itu, lanjutnya, dana desa yang diharapkan menjadi penyokong Nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga tidak optimal. Hingga 18 Desember 2015, masih terdapat 117 kabupaten/kota dari 508 kabupaten/kota yang belum menyerahkan laporan penyaluran dana desa tahap I dan II.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Kapan tabungan orang kaya di atas Rp5 miliar meningkat pesat? Simpanan orang kaya itu meningkat pesat, lebih cepat dibandingkan dengan tabungan di bawah Rp5 miliar
-
Kapan cadangan devisa RI mencapai Rp2.288 triliun? Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 sebesar USD140,2 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara Rp2.288 triliun dengan asumsi kurs Rp16.321 per dolar AS.
-
Bagaimana DANA terus bertumbuh secara signifikan? Selain melalui jumlah penggunanya, pertumbuhan yang signifikan juga ditandai dengan melonjaknya jumlah UMKM mitra DANA Bisnis yang kini mencapai 700 ribu dan rata-rata transaksi harian yang meningkat sebesar 102 persen (YoY).
"Akibatnya, penyaluran dana desa tahap III ditunda. Hingga September 2015, posisi penyaluran dana desa tahap I dan II dari pusat ke daerah sudah 100 persen," imbuhnya.
Menurutnya, masalah teknis administrasi menjadi salah satu hambatan penyaluran dana desa. Sehingga, penyaluran dari kabupaten ke desa baru mencapai 20 persen atau Rp 3,3 triliun dari Rp 16,6 triliun.
"Jadi memang yang bertanggung jawab keuangan ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), apakah sistem manajemen semata-mata atau terkait dengan pemerintah daerah (pemda). Untuk akhir Desember 2015 ini, dana-dana yang terbesar di daerah, misalnya kemenkeu memberikan keuangan, dana-dana tersebut masih mengendap. Tapi apakah memang dana-dana itu sudah ditransfer dan direalisasikan ke daerah?" tuturnya.
Enny berharap, pada ekonomi outlook atau proyeksi ekonomi di tahun 2016, pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tidak mendistorsi para pelaku usaha.
"Kami optimistis, karena ada faktor eksternal, harga komoditas, minimal merendahnya harga energi kita, cukup tersedia energi, dan membantu para usaha. Kalau dari sisi produksi relatif murah dan efisien. Kalau ini terjadi, konsumsi dan produksi bisa berjalan minimal 5 persen bisa tercapai," pungkasnya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaData LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.
Baca SelengkapnyaPerlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaPembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.
Baca Selengkapnya