Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indef: Penyerapan anggaran pemda rendah

Indef: Penyerapan anggaran pemda rendah Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati. ©2015 merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai realisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah masih rendah. Hingga September 2015, dana pemda mengendap di perbankan mencapai Rp 291,5 triliun.

"Besarnya dana iddle menunjukkan masih rendahnya penyerapan APBD. Penyebabnya di antaranya perubahan nomenklatur anggaran, pergantian pejabat di daerah, birokrasi yang rumit serta persyaratan administrasi," kata Enny, Jakarta, Rabu (30/12).

Selain itu, lanjutnya, dana desa yang diharapkan menjadi penyokong Nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga tidak optimal. Hingga 18 Desember 2015, masih terdapat 117 kabupaten/kota dari 508 kabupaten/kota yang belum menyerahkan laporan penyaluran dana desa tahap I dan II.

"Akibatnya, penyaluran dana desa tahap III ditunda. Hingga September 2015, posisi penyaluran dana desa tahap I dan II dari pusat ke daerah sudah 100 persen," imbuhnya.

Menurutnya, masalah teknis administrasi menjadi salah satu hambatan penyaluran dana desa. Sehingga, penyaluran dari kabupaten ke desa baru mencapai 20 persen atau Rp 3,3 triliun dari Rp 16,6 triliun.

"Jadi memang yang bertanggung jawab keuangan ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), apakah sistem manajemen semata-mata atau terkait dengan pemerintah daerah (pemda). Untuk akhir Desember 2015 ini, dana-dana yang terbesar di daerah, misalnya kemenkeu memberikan keuangan, dana-dana tersebut masih mengendap. Tapi apakah memang dana-dana itu sudah ditransfer dan direalisasikan ke daerah?" tuturnya.

Enny berharap, pada ekonomi outlook atau proyeksi ekonomi di tahun 2016, pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tidak mendistorsi para pelaku usaha.

"Kami optimistis, karena ada faktor eksternal, harga komoditas, minimal merendahnya harga energi kita, cukup tersedia energi, dan membantu para usaha. Kalau dari sisi produksi relatif murah dan efisien. Kalau ini terjadi, konsumsi dan produksi bisa berjalan minimal 5 persen bisa tercapai," pungkasnya.

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023

Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut
Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut

Data LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Sentil Pengelolaan Sampah Pemda: Anggaran Cuma di Bawah 0,5 Persen
Kemendagri Sentil Pengelolaan Sampah Pemda: Anggaran Cuma di Bawah 0,5 Persen

Perlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun
Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun

Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Pembiayaan Utang Lewat SBN Turun, Hanya Capai Rp157,9 Triliun
Pembiayaan Utang Lewat SBN Turun, Hanya Capai Rp157,9 Triliun

Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal APBD Sulsel Defisit Rp1,5 Triliun
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal APBD Sulsel Defisit Rp1,5 Triliun

Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya
Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.

Baca Selengkapnya