Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

INDEF sebut penyerapan tenaga kerja pemerintahan Jokowi-JK cenderung turun

INDEF sebut penyerapan tenaga kerja pemerintahan Jokowi-JK cenderung turun Ilustrasi pekerja pabrik. ©Shutterstock.com/06photo

Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, penyerapan tenaga kerja Indonesia di era Presiden Joko Widodo cenderung turun dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhiyono (SBY). Menurutnya, tingginya pembangunan infrastruktur yang digenjot Jokowi faktanya tidak menyerap tenaga kerja di sektor tersebut secara baik.

"Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2,1 juta penambahan tenaga kerja itu memang betul, tapi penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi itu hanya 134.000 orang, ini jauh di bawah dari era SBY-Boediono yang 486.000 orang," ujar Bhima di Jakarta (28/4).

Bhima mengatakan bukan hanya sektor kontruksi, penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur juga tidak menggembirakan. Di mana, beberapa tahun belakangan sektor manufaktur terus mengalami keterpurukan.

"Di era kepemimpinan Jokowi-JK dibanding SBY-Boediono penyerapan tenaga kerja manufaktur kita tidak menyenangkan. Pertumbuhan manufaktur kita mengalami deindustrialisasi kok, tidak meningkat. Pertanian itu justru penyerapan tenaga kerjanya minus, manufaktur enggak begitu bagus," jelasnya.

Bhima menilai satu satunya sektor yang mengalami peningkatan adalah sektor transportasi yang tumbuh hingga 1,9 juta lapangan pekerjaan sebagai pengemudi. Hal ini dinilai bukan atas inisiatif pemerintah, tetapi karena semakin majunya inovasi transportasi online.

"Ternyata transportasi yang bagus, rata-rata ada kenaikan 160.000 orang per tahunnya, karena momentumnya banyak transportasi online. Di total mungkin ada 1,9 juta driver sekarang. Itu yang menyelamatkan tenaga kerja sebenarnya bukan tenaga kerja asing (TKA)," jelasnya.

"Transportasi online ini tumbuh secara natural tanpa adanya dukungan dari pemerintah, justru dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah ini terkesan menghalangi transportasi online. Jadi jangan mengklaim adanya penyerapan tenaga kerja yang gede ini karena pemerintah apalagi tenaga kerja asing," tambahnya.

Sesuai data yang dimiliki oleh INDEF, penyerapan tenaga kerja dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK untuk sektor pertanian sebanyak 700.000 orang. Pertambangan negatif 49.520 orang. Konstruksi dengan adanya infrastruktur juga hanya menyerap 134.000 orang. "Lebih rendah dari era 3 tahun pertama SBY-Boediono yang serap 483.000 orang tenaga kerja," tandasnya.

Reporter : Bawono Yadika

Sumber : liputan6

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Target Jumlah Pengangguran Berkurang di 2025, Indef: Sulit Tecapai Jika Industri Tidak Tumbuh
Jokowi Target Jumlah Pengangguran Berkurang di 2025, Indef: Sulit Tecapai Jika Industri Tidak Tumbuh

Selain menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah juga meminta agar di masa presiden terpilih Prabowo Subianto, angka kemiskinan juga turun.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Klaim 10 Tahun Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan
Menko Airlangga Klaim 10 Tahun Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan

Penanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.

Baca Selengkapnya
10 Tahun jadi Presiden, Jokowi Klaim Ekonomi Indonesia Tumbuh di Angka 5 Persen
10 Tahun jadi Presiden, Jokowi Klaim Ekonomi Indonesia Tumbuh di Angka 5 Persen

Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut juga diiringi dengan penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Kritik Jokowi: Investasi Naik Tapi Pengangguran Turun Sedikit
Anies Baswedan Kritik Jokowi: Investasi Naik Tapi Pengangguran Turun Sedikit

Anies menilai, realisasi investasi tak sejalan dengan penurunan angka pengangguran.

Baca Selengkapnya
Kadin Sebut Pemerintah Harusnya Sediakan 3 Juta Lapangan Kerja per Tahun
Kadin Sebut Pemerintah Harusnya Sediakan 3 Juta Lapangan Kerja per Tahun

Shinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah

Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya
Kemnaker: Indonesia Hadapi Tantangan Kurang Tersedianya Lapangan Kerja
Kemnaker: Indonesia Hadapi Tantangan Kurang Tersedianya Lapangan Kerja

Sekjen Anwar menekankan, adanya job fair merupakan upaya yang sangat bermanfaat terhadap penciptaan peluang.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Lihat Indonesia Belum Rasakan Manfaat Demografi
Said Abdullah Lihat Indonesia Belum Rasakan Manfaat Demografi

Said menyebut tenaga kerja Indonesia yang bekerja saat ini berjumlah 142,1 juta. Namun ironisnya 54,6 persen diantaranya lulusan SMP ke bawah.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo-Gibran Naik, AMIN Turun dan Ganjar-Mahfud Stagnan
Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo-Gibran Naik, AMIN Turun dan Ganjar-Mahfud Stagnan

Pada survei terbaru 23-24 Desember 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai angka 46,7 persen. Angkanya terus naik dari November 2023.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kaget Lulusan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Vietnam dan Malaysia
Jokowi Kaget Lulusan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Vietnam dan Malaysia

Jokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kenaikan Realisasi APBN 2023 Tak Sebanding dengan Serapan Tenaga Kerja di Sektor Konstruksi
FOTO: Kenaikan Realisasi APBN 2023 Tak Sebanding dengan Serapan Tenaga Kerja di Sektor Konstruksi

Kenaikan realisasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2023 tak sebanding dengan serapan tenaga kerja di sektor konstruksi.

Baca Selengkapnya
Data BPS: Jumlah Pengangguran Indonesia Capai 7,47 Juta Orang
Data BPS: Jumlah Pengangguran Indonesia Capai 7,47 Juta Orang

Amalia menjelaskan per Agustus 2024, terdapat sebanyak 215,37 juta penduduk usia kerja.

Baca Selengkapnya