Follow
INDEF Pertanyakan Dana Bansos Dipotong Saat Pemerintah Mau Pulihkan Ekonomi
Merdeka.com - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, menyayangkan anggaran bantuan sosial di tahun 2021 dipangkas menjadi Rp 12 triliun. Sebelumnya anggaran bansos Rp 39 triliun di 2020.
"Saya kira ini sudah diplanningkan dari tahun 2020 kalau bansos diperpanjang. Cuman kan anggarannya turun hampir separuh lebih, berkurang drastis. Dengan bansos yang semakin berkurang justru tidak terbukti bisa tangani dampak covid-19," kata Tauhid Ahmad saat dihubungi oleh Liputan6.com, Selasa (2/2).
Tauhid mengkritik anggaran bansos yang diberikan nilainya kecil, hanya Rp 600.000. Seharusnya, jika pemerintah ingin menggenjot ekonomi pulih di tahun ini, maka anggaran bansos tidak dipangkas dan jumlah bantuannya ditingkatkan.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
"Kita harus mengubah sasaran yaitu benar-benar yang paling membutuhkan misalnya 20 persen warga Indonesia yang benar-benar butuh, jumlahnya (bansos) harus memadai jangan kecil, misalnya Rp 2,5 juta. Sehingga mereka nanti larinya ke konsumsi tidak ke simpanan," jelasnya.
Bansos Tak Tepat Sasaran
Sebagai informasi, anggaran perlindungan sosial pada 2020 sebesar Rp 128,9 triliun kini menjadi Rp 110 triliun di 2021. Sementara, bansos tunai dari Rp 39 triliun pada 2020 turun menjadi Rp 12 triliun di 2021, atau berkurang sebesar Rp 27 triliun.
Dia juga memberikan catatan. Menurutnya, pada periode lalu bansos dinilai cukup banyak, namun tidak mendorong konsumsi. Artinya sudah banyak bansos yang dikeluarkan tapi tidak tepat sasaran, jumlahnya tidak memadai.
"Kemudian adanya korupsi dan sebagainya itu mempengaruhi efektivitas bansos juga," jelasnya.
Tauhid menilai ketidaktepatan itu membuat penerima tidak menggunakan bansos untuk membeli kebutuhan (konsumsi) melainkan ditabung di bank atau dana pihak ketiga.
"Di situasi ini mereka tahu dan berjaga-jaga, dengan menyimpan uangnya di dana pihak ketiga, biasanya short term di tabungan ada juga yang deposito. Artinya mereka suatu saat akan menggunakan kembali. Coba lihat di data BI, semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi perubahan dana simpanannya," jelasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca Selengkapnya
Usulan ini mengamini pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca Selengkapnya
Program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca Selengkapnya
Namun, Ketua Umum PKB ini belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun.
Baca Selengkapnya
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Penambahan anggaran bansos ini berguna untuk menggenjot daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa ikut terkerek.
Baca Selengkapnya
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca Selengkapnya