Indef: Program Kartu Prakerja Tidak Efektif
Merdeka.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memiliki program untuk pengangguran melalui kartu 'sakti' khas Jokowi bernama Kartu Pra Kerja. Program ini bakal fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, rencana ini tidak efektif. Menurutnya, Indonesia masih memiliki masalah penyerapan tenaga kerja yang masih belum ideal.
"Program memberikan upah kepada pengangguran khususnya lulusan SMK tidak efektif. Permasalahan utama saat ini ada di serapan tenaga kerja yang belum ideal. Lapangan kerja industri, pertanian dan pertambangan kurang mampu menciptakan lowongan kerja yang masif," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (6/3).
-
Kenapa sulit cari kerja di Indonesia? Susahnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah Air Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Bagaimana Indef melihat proyek IKN di era Prabowo-Gibran? Seolah-olah hidup segan mati tak mau.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Mengapa Indonesia kekurangan talenta digital? Sayangnya, di saat adopsi teknologi itu makin gencar dilakukan di negara-negara lain, Indonesia justru masih banyak kekurangan talenta.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
Dia menjelaskan, negara-negara yang menjalankan program ini adalah negara dengan rasio pajak di atas 25 persen, seperti Finlandia. Namun, jika diterapkan di Indonesia dengan rasio pajak hanya 11,5 persen, maka akan berimbas pada pelebaran defisit anggaran.
"Ujung-ujungnya dibiayai dari utang baru. Ini kan tidak bagus bagi APBN kita," imbuhnya.
Meski dibiayai oleh Corporate Social Responsibility (CSR), tentu akan memberatkan perusahaan. Mengingat CSR berfungsi untuk lingkungan dan masyarakat, sehingga kurang tepat untk memberikan tanggungan untuk program ini.
Selain itu, jika program ini dijalankan, maka dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan bagi masyarakat. "Akan jadi disinsentif nantinya orang ikut program ini hanya untuk dapat tunjangan pemerintah," jelasnya.
Dia menilai, pemerintah seharusnya lebih mengubah kurikulum dan kerja sama dengan industri. Sebab, masih ada permasalahan ketidakcocokan keterampilan antara kebutuhan industri dengan lulusan SMK.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said menyebut tenaga kerja Indonesia yang bekerja saat ini berjumlah 142,1 juta. Namun ironisnya 54,6 persen diantaranya lulusan SMP ke bawah.
Baca SelengkapnyaShinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.
Baca SelengkapnyaSekjen Anwar menekankan, adanya job fair merupakan upaya yang sangat bermanfaat terhadap penciptaan peluang.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, salah satu sumber kelambanan menangani masalah adalah penataan sistem pendidikan.
Baca SelengkapnyaPadahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaKetidakcocokan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, berkontribusi terhadap masalah ini.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida mengatakan, ada beberapa penyebab masih banyak pengangguran di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida membeberkan daftar keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini.
Baca SelengkapnyaKunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi kementerian dan kebijakan industrinya.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaSelain menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah juga meminta agar di masa presiden terpilih Prabowo Subianto, angka kemiskinan juga turun.
Baca Selengkapnya