Indef Sebut Kabinet Periode II Jokowi Harus Tepat Ambil Kebijakan
Merdeka.com - Peneliti ekonomi INDEF (Institute For Development of Economics and Finance) Enny Sri Hartati mengatakan, Presiden Jokowi harus memilih orang yang tepat sebagai pembantunya di periode kedua. Hal ini perlu agar program yang direncanakan dapat berjalan, serentak memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
"Jadi yang paling utama adalah mempunyai Menteri yang benar-benar memberikan kepastian kepada pasar policy-nya. Sehingga untuk bisa memberikan kepastian itu kan berarti integritasnya itu harus benar-benar pakem betul," ujar dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (6/7).
Integritas pakem, dalam pengertian Enny, merupakan ketepatan dalam membuat kebijakan. Artinya kebijakan yang dilahirkan sudah melewati proses yang matang.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
"Ketika integritasnya pakem itu mestinya gini, ketika kebijakan itu dikeluarkan, itu sudah dengan perencanaan dan pertimbangan yang sangat matang. Jadi bukan hari ini kebijakan dikeluarkan, nanti sore dianulir. Itu sudah pasti tidak memberikan suatu kepastian kepada pasar," tegasnya.
Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan dapat menjadi panduan bagi para pelaku usaha dalam berbisnis. "Jelas kalau mereka bisa dijadikan guidance, panduan. Jadi tidak perlu semua dilakukan oleh pemerintah," jelasnya.
"Katakanlah untuk sekarang (pemerintahan Jokowi) mau membangun infrastruktur. Infrastruktur yang akan kita prioritaskan itu apa. Nah kalau itu tepat dan itu mampu nanti memenuhi kebutuhan pasar, maka dengan sendirinya itu akan di-follow dengan berbagai macam kegiatan investasi oleh dunia usaha," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut memilliki sejumlah kriteria sosok presiden idaman.
Baca SelengkapnyaSelain itu, dia juga meminta agar pengusaha berhati-hati memilih pemimpin Indonesia Selanjutnya.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan siap beri masukan susunan kabinet Prabowo jika diminta
Baca SelengkapnyaNantinya pemerintahan akan diisi para ahli yang mempunyai keahlian di bidang tertentu.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto menugaskan Kembali Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Merah Putih.
Baca SelengkapnyaSudaryono akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sore ini sekira 15.00 di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaAirlangga menggantikan Ida Fauziyah setelah pelantikan sebagai Anggota DPR-RI.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengakui banyak saran dan masukan dari Jokowi terkait sosok-sosok pilihan untuk masuk kabinet.
Baca SelengkapnyaMeski tak membenarkan isu tersebut, Jokowi menyebut reshuffle bisa dilakukan apabila dibutuhkan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Kapolri mengatakan kriteria pemimpin selanjutnya harus mampu meneruskan estafet kepemimpinan Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan dirinya melantik Wamen Keuangan II, Wamen Investasi, dan Wamen Pertanian.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya