Indef sebut masih banyak pengusaha kecil cari modal ke rentenir
Merdeka.com - Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga kini masih saja dilanda masalah sulitnya permodalan. Peraturan perbankan yang ketat jadi alasan para pelaku sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank.
Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan para pelaku usaha banyak yang lari ke rentenir atau tengkulak ketimbang perbankan. Lantaran, pemberian kredit harus menggunakan agunan sebagai jaminan pinjaman.
Syarat tersebut dinilai tidak bisa dipenuhi para pelaku usaha. Padahal, pelaku usaha tersebut mampu mengembalikan pinjaman meskipun tidak memiliki agunan.
-
Apa saja syarat kredit UMKM di bank? Ketika mengajukan pinjaman, anda sudah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki NPWP (untuk KUR Kecil), calon debitur memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun.
-
Apa upaya OJK untuk mendukung kemajuan UMKM? Kebijakan itu antara lain, , antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.
-
Kenapa OJK mendorong literasi keuangan untuk UMKM? 'UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,' kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa (29/8).
-
Bagaimana OJK dorong UMKM akses pendanaan? Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan upaya mendukung kemajuan UMKM, OJK menerbitkan ketentuan mengenai Securities Crowdfunding untuk memperoleh pendanaan melalui instrumen Pasar Modal.'Khusus di wilayah Kalimantan Barat, kami mencatat hingga saat ini SCF telah dimanfaatkan oleh 1 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,05miliar dari 284 investor,' kata Inarno.
-
OJK membantu apa untuk UMKM? PMV dan PMV Syariah memiliki peran penting antara lain dalam pendanaan bagi perusahaan dalam tahap awal atau rintisan (start-up) serta perusahaan/debitur dengan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang tidak dapat dijangkau melalui pendanaan oleh lembaga jasa keuangan lainnya.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
"Masalah UMKM itu adalah perbankan tidak percaya untuk memberikan kredit. Para pelaku usaha itu sebetulnya visible, hanya tidak bankable. Kalau tidak visible itu mana mungkin dia bisa ngambil dari rentenir," ujar dia dalam Diskusi Senator Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, DPD RI dan IKN di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/8).
Enny menegaskan pelaku usaha mengalami kelemahan dalam hal pembukuan dan administrasi. Hal tersebut yang membuat para pelaku usaha tidak mendapatkan akses kredit dari perbankan. Kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut memang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan.
"Tapi kebijakan itu tidak berpengaruh pada pertumbuhan sektor riil. Padahal, UKM dapat bunga 20 persen pun mau, tapi mereka tidak bisa mengakses," kata dia.
Untuk itu, dia meminta adanya perubahan syarat dalam mendapatkan akses kredit bagi sektor usaha. Selain itu, pemerintah harus memperbanyak pelatihan agar pelaku usaha dapat membuat pembukuan dan administrasi.
"Sehingga, mereka menjadi visible dan bankable," pungkas dia. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaAdanya pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman melalui Fintech lending, disebabkan mereka yang selama ini belum dapat mengakses industri perbankan.
Baca Selengkapnya99,62 Pelaku Usaha di Indonesia Ternyata Hanya Pengusaha Mikro, Apa Solusi Pemerintah?
Baca SelengkapnyaDukungan tersebut harus menjadi motivasi bagi perusahaan lain agar memiliki perhatian yang sama kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM juga menemukan ada dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha.
Baca SelengkapnyaDukungan yang diberikan pemerintah kepada franchise lokal hanya pada tahap akhir, seperti pameran.
Baca SelengkapnyaKesenjangan antara kebutuhan kredit masyarakat dan penyaluran dana dari institusi keuangan masih tinggi.
Baca Selengkapnyapembiayaan UMKM pada tahun 2022 masih terpusat di Jawa dan Bali. Nilainya mencapai Rp2.000 triliun atau 62 persen dari realisasi pembiayaan nasional.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca SelengkapnyaAFPI mencatat, sejak tahun 2017 hingga Mei 2023, pendanaan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) mencapai Rp621 triliun.
Baca SelengkapnyaSumbang 40 Persen Ekonomi Wilayah ASEAN, UMKM Alami Hambatan Akses Kredit
Baca Selengkapnya