INDEF sebut pelemahan daya beli karena Jokowi cabut subsidi

Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat karena pemerintah tidak tepat membuat kebijakan. Antara lain karena adanya pencabutan subsidi listrik dan BBM.

"Pemerintah harus mau akui dan paham betul apa penyakit ekonomi kita supaya kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran," kata Heri di kantor INDEF, Jakarta, Jumat (10/11).

Menurutnya, perlambatan daya beli paling dirasakan oleh 40 persen kalangan terbawah, sehingga pemerintah harus memahami masalah ekonomi yang tengah terjadi. Sayangnya, pemerintah tidak mau mengakui bahwa konsumsi rumah tangga melambat.

"Jika salah mendiagnosa maka kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran. Jadi harus paham betul masalah ekonomi sekarang. Sudah terlihat beberapa bulan lalu kalau pemerintah belum mau akui konsumsi kita melambat sekarang diakui juga. Ke depan mudah-mudahan kebijakan makin tepat sasaran," ujarnya.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 56 persen.

Namun pada kuartal II pertumbuhan konsumsi hanya 4,93 persen. Angka ini dinilai melambat karena berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama sebesar 5,01 persen.

Meski begitu hal tersebut bisa ditutupi dengan pertumbuhan investasi dan ekspor, meskipun kontribusi terhadap PDB masih di bawah kontribusi konsumsi rumah tangga.

"Kita masih beruntung ada investasi dan ekspor. Investasi kita tumbuh 7,11 pertumbuhan dan ekspor tumbuh 17 persen tapi.sayangnya investasi dan ekspor kontribusi pada PDB tak sebesar konsumsi rumah tangga," tandas Heri.