Indef Sebut Peringkat Utang Asing Indonesia Masih Akan Naik

Merdeka.com - Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 pemilik utang asing terbesar setelah China, Brasil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, memprediksi Indonesia akan segera menyusul peringkat Turki dan Meksiko.

Dia melihat, Indonesia akan mengalami fenomena over hank utang atau kondisi di mana beban utang akan semakin berat. “Yang jelas sebentar lagi peringkat Indonesia akan menyusul Turki dan Meksiko karena beban utang yang semakin besar,” kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Rabu (14/10).

Besarnya jumlah utang Indonesia, kata dia, akan menghambat program pemulihan ekonomi yang sedang pemerintah galakkan. Menurutnya, hal ini sangat kontradiktif. Seharusnya, kata dia, pemerintah bisa mengubah strategi pemulihan ekonomi tanpa menambah utang. Bhima mengatakan, semakin besarnya utang, maka akan semakin banyak konsekuensi yang harus dihadapi.

“Akan terjadi fenomena over hank utang sehingga menghambat pemulihan ekonomi. Soalnya banyak uang yang tersedot, yang masuk ke kantong pemerintah,” kata dia.

“Karena pemerintah menawarkan bunga utang yang relatif tinggi daripada bunga deposito perbankan,” tambahnya.

Konsekuensi yang akan dihadapi yaitu dana stimulus penanganan Covid-19 harus dikurangi. Hal ini dikarenakan ruang fiskal yang semakin sempit akibat pemerintah akan fokus membayar cicilan pokok dan bunga utang.

“Hal ini juga akan membuat orang lebih senang memarkirkan dananya. Bahkan bank sendiri senang memarkirkan dananya di pemerintah melalui surat utang pemerintah,” imbuhnya.

Konsekuensi lainnya jika pemeirntah terus menambah utang, yakni nilai tukar Rupiah akan turun. “Kalau antara kebutuhan valas, pembiayaan utang dan bunganya tidak ketemu maka ini akan menyebabkan guncangan besar pada nilai tukar Rupiah, itu yang harus diwaspadai pemerintah,” ujarnya.

Konsekuensi terakhir, kata Bhima, Debt to Services Ratio (DSR) Indonesia akan semakin memburuk. DSR mencerminkan kemampuan suatu negara untuk membayar utang luar negeri karena DSR membandingkan beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang dengan jumlah penerimaan ekspor.

“Jadi, banyak utang tapi bayarnya bingung karena semakin lama, DSR kita semakin memburuk. Ini indikator lain yang pemerintah jarang berikan ke publik,” katanya.

“Ini yang masalah karena pemerintah tidak mau terbuka soal DSR ini, hanya mengambil indikator yang sesuai dengan opini pemerintah saja,” tutupnya.

Kemenkeu Ungkap Dampak Jika Pemerintah Tidak Berutang Saat Ada Pandemi Corona

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa utang yang diambil Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari suatu proses pembangunan. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini tidak mampu lagi menutup kebutuhan pembiayaan dalam negeri, khususnya untuk memerangi pandemi Covid-19.

"Namun temen-temen semua belanja yang kita tambah saat ini dilakukan di tengah situasi di mana dunia usaha tidak bisa bayar pajak. Di mana kegiatan ekonominya turun, bayar pajaknya menurun. Tetapi kebutuhan belanjanya meningkat. Sehingga menciptakan defisit yang melebar. Artinya pemerintah menerbitkan utang," jelas dia dalam webinar bertajuk 'Dualisme Peran UMKM di Tengah Krisis Ekonomi Nasional', Sabtu (19/9).

Terkait dengan tidak melakukan utang, sebetulnya itu juga menjadi pilihan kebijakan pemerintah. Namun, ada sisi lain yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah. Bisa saja tidak melakukan utang, namun menunda kebutuhan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan nasional atau bantuan sosial.

"Bisa tidak, tidak usah menerbitkan utang pemerintah? Bisa, tapi belanjanya mesti turun. Padahal belanja ini harus kita naikkan karena kita ingin membantu perekonomian. Ini kan jadi sesuatu pilihan kebijakan. Jadi temen temen sekalian. Kita menambah utang pada tahun ini," paparnya.

Suahasil menjelaskan, untuk mengelola keuangan negara, ada yang namanya penerimaan, belanja, pembiayaan dan juga investasi. Dari sisi penerimaan sumber terbesarnya berasal dari pajak.

Namun, saat ini penerimaan negara dari sektor pajak dinilai telah seret imbas dari pandemi Corona. "Jadi, kita berutang sekarang untuk menanggulangi kesehatan, menanggulangi UMKM, menanggulangi perlindungan sosial dan program pembangunan lainnya," imbuh dia.

Selain itu, dia memastikan penerbitan utang oleh Pemerintah juga telah dilakukan proses koordinasi bersama Bank Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari DPR RI selaku wakil rakyat.

"Nah, kita juga ngobrol sama Bank Indonesia bisa tidak dibantu (utang). Kita juga mendapatkan pandangan dari DPR RI mengenai utang," tutupnya.