Indef Sebut PPN Sembako Bisa Tingkatkan Kemiskinan
Merdeka.com - Peneliti Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Riza A Purnama mengatakan, rencana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako akan menimbulkan sejumlah dampak buruk. Salah satunya berpotensi mendorong kenaikan kemiskinan.
"Hal ini berpotensi memberikan dampak pada kenaikan barang-barang. Kedua adalah batas garis kemiskinan dapat terkerek naik jika tidak dilakukan dengan hati-hati," ujar Riza dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (14/9).
Rencana awal, pengenaan PPN sembako hanya menyasar jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kalangan menengah atas. Namun jika ditelisik akan turut mempengaruhi kehidupan masyarakat bawah.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Siapa yang menyatakan deflasi mengancam daya beli? Definisi Deflasi Dengan terjadinya deflasi secara beruntun dalam lima bulan terakhir, terdapat kekhawatiran bahwa daya beli masyarakat mulai melemah.
-
Bagaimana PPN mempengaruhi frugal living? Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kebijakan ekonomi seperti kenaikan PPN, frugal living bisa menjadi solusi untuk bertahan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang.
-
Harga bahan pangan apa yang naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
"Rencananya PPN sembako ini untuk masyarakat menengah ke atas. Namun pasti memberikan kenaikan pada berbagai jenis barang-barang yang ditentukan," katanya.
Riza melanjutkam, penentuan jenis barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan ke atas tersebut masih kabur. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan sembako yang tidak masuk kategori juga turut terkerek harganya.
"Peningkatan PPN pada barang kebutuhan pokok perlu dipertimbangkan karena mempengaruhi inflasi, volatile food, batas garis kemiskinan, kemudian mekanismenya terutama yang harus diperhatikan," jelasnya.
Sementara itu, langkah antisipasi bagi masyarakat bawah seperti pemberian subsidi, rawan akan terjadi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran. Penyebabnya, selama ini akurasi data dalam berbagai penyaluran subsidi juga masih bermasalah.
"Kita tidak ingin nanti kenaikan PPN bukan justru memberikan benefit seperti diharapkan, tapi justru memberikan dampak buruk pada ekonomi," tandas Riza.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif PPN menjadi 12 persen jika diakumulasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2025) sebenarnya naiknya 20 persen bukan 2 persen.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif PPN tersebut diproyeksikan berdampak negatif terhadap ekonomi baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah riil buruh.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkhawatirkan efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen
Baca SelengkapnyaDampak tarif PPN 12 persen dapat mendorong ekonomi masyarakat kelas menengah kian sulit hingga mengurangi belanjanya.
Baca SelengkapnyaPadahal, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang.
Baca SelengkapnyaSelain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar Rp27,03 triliun.
Baca SelengkapnyaPelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang, kehilangan 10 persen PDB akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi.
Baca Selengkapnya