Follow
Indef Tolak Rencana Pengenaan PPN Sembako: Kurang Tepat di Tengah Pandemi
Merdeka.com - Pemerintah kembali menggaungkan rencana kebijakan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan. Rencana tersebut telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdulah menolak rencana pengenaan PPN sembako. Apalagi rencana ini diterapkan di tengah pandemi yang belum usai.
"Tolak PPN sembako. Narasi PPN sembako di tengah Pandemi kurang tepat," katanya dalam diskusi secara daring, Jakarta, Selasa (14/9).
-
Kenapa PPN dinaikkan? Kenaikan PPN sendiri adalah amanah undang-undang nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disepakati DPR dengan Pemerintah, yang mengamanatkan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% ke 11% pada bulan April 2022, serta 11% menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Barang apa yang terkena kenaikan PPN? 'Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan telah berkoordinasi dengan DPR. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,' kata Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Kapan kenaikan PPN berlaku? 'Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan telah berkoordinasi dengan DPR. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,' kata Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
Rencana pengenaan PPN, kata Rusli membuat masyarakat khawatir. Pengenaan PPN sembako dikhawatirkan akan memicu kenaikan inflasi. "Karena secara psikologis membuat masyarakat khawatir. Takutnya, akan ada kenaikan inflasi yang diekspektasi atau masa depan," jelas Rusli.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ada beberapa tantangan PPN sembako. Di antaranya adalah masih besarnya informality dalam perekonomian Indonesia.
"Tantangan pemungutan PPN Sembako, meliputi masih besarnya informality dalam perekonomian kita. Jadi gini, salah satu tantangan pajak di Indonesia entitas bisnis masih informal. Pekerja kan masih banyak yang informal," katanya.
Tantangan selanjutnya ialah, Sumber Daya Manusia (SDM) pajak terbatas. Fiskus atau pejabat pajak di Indonesia hanya 45.000 orang. Sementara jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta orang.
"Jepang, dengan penduduk 126 juta orang, fiskusnya dua kali lipat dari Indonesia. Ketika ada penarikan pajak seperti itu akan menjadi tantangan. Dengan kondisi saat ini belum optimal, lalu ada PPn sembako pasti akan menambah beban fiskus," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca Selengkapnya
Pengenaan tarif PPN 12 Persen bersifat selektif kepada komoditas tertentu, yang diutamakan menyasar kelompok barang mewah.
Baca Selengkapnya
Penolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto sudah membahas secara rinci dan telah disepakati juga oleh DEN bersama para menteri, terkait pengenaan PPN 12 persen itu.
Baca Selengkapnya
Kebijakan PPN 12 persen mengancam masyarakat kelas menengah.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif PPN tersebut diproyeksikan berdampak negatif terhadap ekonomi baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah riil buruh.
Baca Selengkapnya
Said menyatakan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masyarakat selama ini hanya fokus pada kenaikan tarif PPN.
Baca Selengkapnya
Dolfie menerangkan, mulanya UU HPP adalah inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Pemerintah saat ini tengah mematangkan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca Selengkapnya