Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indef: Triawan Munaf pimpin badan ekonomi kreatif, balas budi Jokowi

Indef: Triawan Munaf pimpin badan ekonomi kreatif, balas budi Jokowi Jokowi lantik Kepala Badan Ekonomi Kreatif. ©Cahyo/Setpres

Merdeka.com - Triawan Munaf dipilih Presiden Joko Widodo untuk memimpin badan baru yakni Badan Ekonomi Kreatif. Saat kampanye pemilihan Presiden tahun lalu, Jokowi menjadikan pengembangan ekonomi kreatif sebagai bahan kampanyenya.

Direktur Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyoroti langkah Presiden Jokowi menunjuk Triawan Munaf dan keberadaan Badan Ekonomi Kreatif. Dia menyindir seolah penunjukan Triawan sebagai bentuk politik balas budi.

Sebab, Triawan punya peran ikut mengantarkan Jokowi menuju kursi presiden. Dia masuk dalam jajaran tim sukses pemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan menjadi ketua Tim Kreatif.

"Jangan ada kesan lembaga ini hanya award atas apa yang sudah dilakukan saat pencapresan," tegas Enny kepada merdeka.com, Selasa (27/1).

Dia mencibir pembentukan badan yang dinilainya seharusnya bukan menjadi prioritas Jokowi. Sebab, kata dia, sisi kreativitas sesungguhnya harus dimiliki seluruh sektor dan di setiap kementerian bidang ekonomi.

"Kreatif di semua sektor, tidak harus teknis. Karena semua kementerian, baik teknis maupun industri, UKM hingga pertanian itu harus kreatif. Jadi enggak perlu harus ada badan khusus," sindir Enny.

Dia mempertanyakan keputusan Jokowi membentuk badan baru. Kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat Jokowi yang selalu menggaungkan optimalisasi serta efisiensi lembaga negara.

"Tapi ini malah bentuk badan ekonomi kreatif yang memang sudah ada di tiap kementerian. Seni kan sudah ada menteri kebudayaan. Kemudian kalau ada yang hubungannya untuk komersialisasi ada pariwisata. Lalu apalagi yang dibutuhkan," ketus Enny.

Seperti diketahui, Kemarin siang, Senin (27/1), Presiden Joko Widodo melantik Triawan Munaf menjadi kepala Badan Ekonomi Kreatif. Badan yang baru dibentuk di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini bertanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif yang dulu kewenangannya digabung bersama Kementerian Pariwisata.

Triawan diangkat menjadi kepala Badan Ekonomi Kreatif berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 P tahun 2015. Dalam Keppres itu disebutkan, Kepala Badan Ekonomi Kreatif mendapatkan hak keuangan serta fasilitas lainnya setara menteri.

Hubungan antara Triawan dengan PDIP dimulai ketika dia menggeluti bisnis periklanan dengan mendirikan Euro RSCG AdWork di akhir 1989. Adwork menjadi pembuat logo PDIP dengan banteng gemuk moncong putih.

Lambang PDIP sempat ramai di jejaring mailing list lantaran disebut-sebut mirip dengan sebuah perusahaan asal Kanada, 662 MOB. Namun saat itu Triawan berdiri di depan dan memberikan klarifikasi yang menyebar ke sejumlah mailing list. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Baca Selengkapnya
Kementerian Era Prabowo-Gibran Ada yang Dipisah dan Digabung
Kementerian Era Prabowo-Gibran Ada yang Dipisah dan Digabung

Muzani juga memastikan akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Respons Kritikan Anies soal IKN Timbulkan Ketimpangan Baru
Jokowi Respons Kritikan Anies soal IKN Timbulkan Ketimpangan Baru

Pemerintah membangun IKN agar terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Menekraf dan Mendagri Sepakat Majukan Ekonomi Kreatif di Daerah
Menekraf dan Mendagri Sepakat Majukan Ekonomi Kreatif di Daerah

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menemui Mendagri Tito Karnavian membahas ekonomi kreatif di daerah.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Teten Tak Setuju Kementerian Koperasi Dipecah, Ini Alasannya
Anak Buah Teten Tak Setuju Kementerian Koperasi Dipecah, Ini Alasannya

Model pengelolaan wirausaha di negara lain, seperti Korea Selatan, dapat dijadikan contoh.

Baca Selengkapnya
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jadikan Relawannya Menteri, Pengamat: Ada Kekecewaan Terpendam dengan PDIP
Jokowi Jadikan Relawannya Menteri, Pengamat: Ada Kekecewaan Terpendam dengan PDIP

Jokowi telah menunjukkan bahwa ia solid bersama relawannya dengan memberikan jabatan di kabinet, ketimbang PDIP sebagai partainya.

Baca Selengkapnya
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN

Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Tertawa Ditagih Bahlil Minta Tukin ASN BKPM Ditambah
VIDEO: Jokowi Tertawa Ditagih Bahlil Minta Tukin ASN BKPM Ditambah "Kok Tidak Naik-Naik?"

Bahlil meminta kepala negara menambah tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN Kementerian Investasi/BKPM.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Anies Sebut IKN Ketimpangan Baru, TPN Ganjar-Mahfud: Itu Simbol Pembangunan Tak Lagi Jawasentris
Anies Sebut IKN Ketimpangan Baru, TPN Ganjar-Mahfud: Itu Simbol Pembangunan Tak Lagi Jawasentris

Anies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya
Istana Bantah Jokowi Cawe-cawe di Munaslub Kadin
Istana Bantah Jokowi Cawe-cawe di Munaslub Kadin

Presiden Jokowi sangat menghormati mekanisme internal di Kadin

Baca Selengkapnya