Indonesia berpotensi rugi USD 1,8 miliar akibat perang dagang dengan AS

Merdeka.com - Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar USD 1,8 miliar apabila perlakuan GSP terhadap 124 produk Indonesia ke Amerika Serikat dicabut. Generalized Sisytem of Preference (GSP) sendiri yaitu negara yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk dari negara maju untuk produk-produk ekspor negara berkembang dan miskin.

"Dan pembaruan fasilitas GSP kalau saya tidak salah sekitar USD 1,8 miliar dari total ekspor kita ke AS. Sekarang sekitar USD 19 miliar ya. Sekitar 10 persen dari ekspor kita itu mendapat fasilitas GSP biaya yang lebih rendah," ujar Mari saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/7).

Mari mengatakan, perpanjangan GSP memang tengah dibahas kembali dengan amerika Serikat. Mengingat, pertengahan tahun lalu negara Paman Sam tersebut telah menyatakan bahwa Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan barang terhadap mereka.

"Ini dalam proses review diperpanjang. Ini sebetulnya kita membahas dengan AS terlepas dari masalah defisit yang pernah diangkat pada awal tahun sekitar Maret ya. Ini sedang dibahas oleh kedua negara. Kalau kita ingin diperpanjang apa saja yang akan kita lakukan ya," jelasnya.

Mari melanjutkan, saat negosiasi perpanjangan GSP Amerika Serikat bakal mengajukan berbagai syarat yang harus dilengkapi Indonesia. Pertama, peraturan yang tidak konsisten mengenai perdagangan harus dicabut atau diperbaharui. Kemudian, isu kedua adalah ketegasan mengenai pengakuan dan penerapan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

"Biasanya Amerika itu, saat kita akan meminta tolong diperpanjang, tolong supaya produk kita seperti agricultur itu bisa meningkatkan ekspor. Dan biasanya mereka minta, peraturan anda yang tidak konsiten, tidak sesuai dengan aturan yang menurut mereka tidak lengkap. Mohon dirubah," jelasnya.

"Mereka (AS) juga selalu dengan tegas menyinggung isu HAKI. Sama seperti kepada China, dia juga selalu menyinggung soal HAKI. HAKI itu kita sudah punya undang-undangnya. Selalu enforcement (pelaksanaan). Dia menuntut, bagaimana anda memperkuat enforcement HAKI," tandasnya.