Follow
Indonesia Disebut Masih Perlu Impor KRL Hingga 2025
Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga saat ini belum memutuskan rencana impor rangkaian gerbong KRL bekas dari Jepang. Meski beredar kabar bahwa hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak merekomendasikan adanya impor KRL bekas.
Pengamat transportasi sekaligus akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, keputusan tersebut tidak cukup tepat. Dalam beberapa kesempatan, Djoko menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan trainset Jabodetabek, Indonesia perlu melakukan impor hingga 2025.
"Itu yang pernah saya usulkan beberapa waktu lalu, sampai 2025 impor, mulai 2025 produk PT INKA," ujar Djoko kepada merdeka.com, Rabu (5/4).
-
Mengapa Kementerian ATR meninjau PELATARAN? Ia ingin memastikan program tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga yang tak bisa mengurus administrasi pertanahannya di hari kerja pada umumnya, yaitu Senin-Jumat.
-
Apa alasan KKP menolak kebijakan pengeboman kapal? 'Tidak pernah, nggak pernah (menenggelamkan),' kata Inspektur Jenderal (Irjen) KKP, Tornanda Syaifullah, kepada awak media di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (24/7). Tornanda mengatakan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal ilegal melalui teknik pengeboman justru akan merusak ekosistem laut. Mengingat, terdapat area konservasi dibawah laut yang terdampak kebijakan pengeboman kapal.'Itu sebenarnya merusak, kalau kapal di bom, itu merusak konservasi di bawahnya, kan itu ikut rusak sebenarnya,' tegasnya.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Bagaimana Kementerian ATR dan KKP akan berkolaborasi? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Pertimbangan Djoko menyampaikan itu salah satunya kebutuhan masyarakat terhadap KRL sangat tinggi. Dan kecepatan produksi dalam negeri belum cukup mengimbangi kebutuhan.
Djoko pun enggan menanggapi lebih lanjut terkait kabar hasil audit BPKP terhadap impor KRL bekas Jepang. Dia menuturkan, keputusan final ada pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Meski demikian, dia berharap impor tetap ada jika komunitas masyarakat terus bersuara mengenai urgensi pemenuhan trainset KRL Jabodetabek.
Sedianya, Keputusan pemerintah untuk meretrofit atau impor rangkaian kereta KRL Jabodetabek, disampaikan pada bulan Maret. Keputusan tersebut sesuai dengan target hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Nanti dua minggu lagi kita putuskan apakah itu retrofit apakah impor," ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, usai mengadakan rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (6/3).
Kemudian, Agus juga menyampaikan saat rapat tadi juga membahas upaya pemerintah untuk memastikan kapabilitas perusahaan dalam hal pengadaan rangkaian KRL Jabodetabek ini. Namun, kebijakan pengadaan KRL Jabodetabek untuk tahun 2023, bisa mengkombinasi dua skema, antara retrofit ataupun impor.
"Tapi kalau untuk pengadaannya diputuskan tadi audit dari situ nanti kita lihat untuk 2023 berapa yang akan di retrofit dan berapa yang akan impor. Ada opsi hybrid," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tanda tangan kontrak antara KAI Commuter dan pihak dari Jepang ditarget akan berlangsung pada Agustus-September tahun ini.
Baca Selengkapnya
Subsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.
Baca Selengkapnya
Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.
Baca Selengkapnya
Luhut tak banyak berbicara soal isu bahwa impor 3 KRL China ini merupakan jebakan utang dari pengadaan Kereta Cepat Whoosh.
Baca Selengkapnya
KAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Baca Selengkapnya
Proses pengadaan impor tiga rangkaian KRL baru asal China tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
Baca Selengkapnya
KCI masih menghitung nominal PMN yang akan diminta ke negara
Baca Selengkapnya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya
3 trainset KRL impor baru ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2024-2025.
Baca Selengkapnya
Jika sudah ada ketetapan tarif KRL naik, maka akan disosialisasikan 3 bulan sebelum pelaksanaan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca Selengkapnya
Risal juga menekankan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca Selengkapnya