Indonesia kalah dari Filipina soal kerja sama proyek infrastruktur

Merdeka.com - Untuk urusan proyek kerja sama pemerintah dan swasta, Indonesia perlu belajar dari negara lain. Sebab, negara tetangga cenderung lebih mudah dalam proses kerja sama proyek pembangunan infrastruktur.

"Kita selangkah atau dua langkah tertinggal dari Filipina. Apalagi ngomongin soal KPS," ujar Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto di kantornya, Jakarta, Senin (16/2).

Lamanya proses pengadaan lahan untuk pembangunan proyek, jadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara lain. Tidak dipungkiri, selama ini alotnya proses pengadaan lahan menjadi hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur.

"Pengadaan tanah ini punya peran terhadap pengadaan infrastruktur yang akan kita dorong. Kesempatan kita untuk mengejar itu paling lama tahun 2025. Kecepatannya belum seperti yang kita inginkan. Barangkali pemerintahan sekarang bisa cepat seperti yang kita inginkan," kata dia.

Di tempat sama, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Infrastruktur Zulnahar Usaman mengatakan selama ini pengadaan tanah hanya melibatkan pemerintah, bukan pelaku usaha swasta. Saat ini swasta diminta untuk terlibat dalam pengadaan tanah sehingga akan lebih mudah dan proses yang cepat.

"Mungkin nanti pembebasan ini lebih dimudahkan. Selama ini kan pemerintah terlibat. Tapi sekarang swasta mungkin dilibatkan," kata Zulnahar.

Dengan adanya keterlibatan swasta, dia yakin proses pembebasan lahan bakal berlangsung cepat. Dia sesumbar, swasta lebih mempunyai pengalaman dalam bernegosiasi.

"Proyeknya banyak. Kegiatan yang terkait infrastruktur banyak sekali. Tol, pembangkit. Itu cukup banyak problem di sekitar itu. Asosiasi jalan tol mengeluh. Ini permasalahan bertahun-tahun. Sudah putus asa," ucapnya. (mdk/noe)