Indonesia-Korea kerja sama tingkatkan kualitas PNS dalam negeri

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan pra-penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Manajemen Personel Korea, guna mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) dalam negeri sebagai titik kunci dalam mencapai tujuan transformasi pemerintahan berkelas dunia tahun 2024.

Menteri PANRB Asman Abnur menjelaskan, sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat strategis dalam sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan SDM menjadi aset dan potensi untuk meraih keberhasilan.

"Untuk itu perlu didorong terus melakukan upaya reformasi birokrasi di bidang SDM Aparatur," kata Asman di kantornya, Jakarta, Jumat (23/3).

Menteri Asman dan Menteri Manajemen Personel Korea Professor Kim Pan Suk, berbagi pengetahuan mengenai penerapan manajemen di Indonesia maupun di Korea. Arman mengatakan, Kementerian Manajemen Personel Korea bertanggung jawab dalam manajemen SDM pelayanan publik atau civil service pada instansi pusat pemerintah Republik Korea.

Dengan adanya pertemuan ini, kedua negara mendapatkan pelajaran berharga dari inovasi kebijakan pengelolaan SDM aparatur untuk kemajuan di negara masing-masing. Indonesia maupun Korea menjelaskan kesuksesan dan kendala yang dihadapi.

"Saya yakin bahwa sharing knowledge pada hari ini akan membawa wawasan dan inspirasi baru mengenai kepemimpinan yang maju dan manajemen perubahan ASN yang inovatif, untuk memperkuat reformasi birokrasi berkelanjutan dan untuk menghadapi tantangan era industri baru 4.0 yang memerlukan pembelajaran dan tindakan yang kolaboratif dan kreatif," jelasnya.

Pra-Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PANRB dengan Kementerian Manajemen Personel Korea memuat tiga hal penting yakni, perencanaan dan inovasi administrasi publik dalam pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen pegawai, manajemen karier dan kompetensi, manajemen kinerja, hingga sistem kompensasi dan sistem pensiun.

Kemudian, peningkatan kualitas kebijakan tentang human capital management, termasuk manajemen talenta nasional dan peningkatan integritas dan disiplin SDM, khususnya dalam program pemberantasan korupsi.