Indonesia masih belum menguasai 51 persen saham freeport
Merdeka.com - Indonesia dikabarkan telah menguasai 51 persen saham PT Freeport. Kabar tersebut berhembus ketika presiden Joko Widodo menandatangani sebuah berkas perjanjian bersama PT Freeport Indonesia belum lama ini. Namun ternyata itu hanyalah awal, yang berarti Indonesia belum sepenuhnya menguasai saham sebesar itu.
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa Inalum belum resmi memegang 51 persen saham Freeport Indonesia seperti yang banyak digembar-gemborkan.
-
Kapan Soekarno dibebaskan dari pengasingan? Usai perjanjian itu disepakati, Ir. Soekarno pada 6 Juli 1949 bisa bebas dari pengasingan dan kembali ke Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Indonesia.
-
Kapan harga BBM naik 60 kali lipat di era Soekarno? Di tahun 1965, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Tujuannya demi mengendalikan hiperinflasi dan menambah pendapatan negara.
-
Dimana Soekarno dipenjara? Di tahun 1929, orator ulung itu sempat ditawan Belanda karena gerakan pemberontakannya terhadap kolonialisme di Partai Nasional Indonesia (PNI).Ia diculik pasukan kolonial dan dijebloskan ke sebuah penjara kuno di Jalan Banceuy, bersama tiga tokoh lain, yakni R. Gatot Mangkoepradja (Sekretaris II PNI), Maskoen Soemadiredja (Sekretaris II PNI Bandung), dan Soepriadinata (Anggota PNI Bandung).
-
Apa nama asli Soekarno? Soekarno dahulu terlahir dengan nama Kusno.
-
Kapan Indonesia merdeka? Kapan Indonesia merdeka?Jawaban: 17 Agustus 1945
-
Siapa yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia? Mari kita hormati para pemberani yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus!
saham freeport ©2018 liputan6.com
"Belum final. Kalau yang kemarin ditandatangani belum apa-apa, masih HoA. Freeport (McMoran) dan Rio Tinto kan bilangnya non-binding agreement," ujar dia seperti ditulis Liputan6.com, Senin (16/7/2018).
Untuk bisa mencapai kesepakatan final terkait kepemilikan 51 persen saham masih membutuhkan proses yang lama lantaran banyak faktor yang harus dicermati. "Banyak faktor yang harus dilihat, jadi kita sabar nunggu aja," imbaunya.
Proses HoA bukanlah perjanjian yang mengindikasikan telah selesainya transaksi jual beli saham Freeport Indonesia yang berarti menandakan Indonesia lewat Inalum telah sah sebagai pemegang 51 persen sahamnya.
"Masih ada sejumlah tahap, langkah berikutnya adalah negosiasi perjanjian teknis. Bukannya tidak mungkin langkah ini gagal di tengah jalan. Suatu hal yang tentu tidak diharapkan," dia mewanti-wanti.
Hal menarik lain yang perlu diperhatikan yakni adanya empat isu lain yang dikeluarkan oleh Rendi Witular selaku Head of Corporate Communications & Government Relationship Holding Industri Pertambangan Inalum. Salah satunya, adalah akan diadakannya perjanjian stabilisasi investasi.
"Isu ini sangat janggal bila ada dalam HoA, karena Inalum bukan pihak regulator yang menentukan besaran pajak dan royalti. Itu kan wewenang pemerintah," ungkap dia.
"Sehingga tidak seharusnya isu besaran pajak dan royalti diatur dalam HoA. Tidak mungkin Inalum memerintahkan pemerintah," tegasnya.
Jokowi Tuai Pujian Dunia
saham freeport ©2018 liputan6.com
Indonesia sedang disorot dunia. Kali ini berkat langkah serius yang diambil Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menguasai 51 persen saham Freeport.
Media Singapura The Straits Times menyebut penandatangan saham Freeport yang dilakukan Indonesia sebagai 'kesepakatan monumental' (landmark deal).
"Kesepakatan monumental ini akan terlihat sebagai langkah dari administrasi Presiden Jokowi untuk menegaskan hak atas sumber daya alam negaranya," tulis The Straits Times.
Media Nikken Asia Review dari Jepang turut membahas tekad yang dimiliki Presiden Jokowi dalam urusan Freeport.
"Widodo telah bertekad untuk membawa apa yang dipandang sebagai sumber daya nasional strategis menuju kendali negara selama beberapa dekade ada di tangan penambang AS."
Wall Street Journal menyoroti kebangkitan nasionalisme sumber daya (resource nationalism) yang terjadi di Indonesia.
"Perjanjian ini terjadi setelah adanya Undang-undang baru untuk penambang di Indonesia sejak 2009 sebagaimana nasionalisme sumber daya makin intensif dan Jakarta (Pemerintahan Indonesia) berusaha mengisi tabungannya dan membangun BUMN yang bersaing secara global," jelas Wall Street Journal.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Indonesia membutuhkan waktu selama 26 tahun untuk bisa menguasai saham sebesar 51 persen tersebut. Sebelumnya, pada masa pemerintahan presiden Soekarno dulu, Indonesia mengajukan kepemilikan saham sebesar 60 persen, namun ditolak oleh PT Freeport.
Sumber: Liputan6.com (mdk/mg2)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.
Baca SelengkapnyaTerlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca SelengkapnyaPT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi kemudian membocorkan sedikit cara mengambil alih Freeport, yaitu dengan memakai uang
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca Selengkapnya