Indonesia ngotot perjuangkan subsidi petani di WTO

Merdeka.com - Pertemuan organisasi perdagangan dunia (WTO) di Bali yang akan berlangsung bulan depan, akan kembali membahas kesepakatan KTT WTO di Doha, Qatar tentang pemberian subsidi pertanian di negara berkembang. Selama 12 tahun, kesepakatan mengenai pemberian subsidi bagi petani tidak pernah disetujui.

"Ya ini paket Bali, walaupun 5-10 persen. Kita harapan perdagangan untuk sistem multilateral ke depan," ujar Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/11).

Jika kembali deadlock dan tidak disetujui, maka negara berkembang dan negara miskin harus menghadapi dominasi kekuatan ekonomi negara maju.

"Kita tentunya enggak mau dong berdagang tergantung dengan negara-negara maju saja. Kita mau berdagang dengan negara-negara seluruh dunia," jelasnya.

Sesuai keputusan WTO pada 2005, subsidi pertanian dibolehkan, tapi harus dibatasi. Negara maju maksimal 5 persen, sedangkan negara berkembang dan miskin boleh membantu petaninya hingga 10 persen dari anggaran bidang pertaniannya.

"Dan saya melihat ya mohon maaf ini berhasil kita bisa mengegolkan LDCs, selama 12 tahun enggak pernah berhasil dan ini semangatnya terus pro negara-negara miskin. Dan kita relatif berhasil untuk paket pertanian untuk Tarif Rate Quota dan ekspor competition,"tegasnya. (mdk/noe)