Indonesia Tak Lagi Jual Mobil dan Motor Berbahan Bakar Minyak di 2040
Merdeka.com - Pemerintah menargetkan Indonesia bisa mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Guna mencapai target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan peta jalan. Salah satu isinya yaitu dengan tidak menjual motor dan mobil dengan bahan bakar fosil atau BBM.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif menjelaskan, pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) demi menghadapi berbagai tantangan serta risiko perubahan iklim di masa mendatang. "Transformasi menuju net zero emission menjadi komitmen bersama kita paling lambat 2060," jelas Arifin dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/10).
Dalam mencapai target nol emisi, pemerintah tengah menerapkan lima prinsip utama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).
-
Bagaimana Kementerian ESDM menetapkan potensi penyimpanan karbon nasional? Sebagai informasi, Kementerian ESDM baru saja menerbitkan angka Potensi Penyimpanan Karbon Nasional Tahun 2024 sebesar 572 miliar ton CO2 pada saline aquifer, dan 4,85 miliar ton CO2 pada depleted oil and gas reservoir.
-
Apa target Pertamina dalam transisi energi? 'Kita dapat meningkatkan program bioenergi, biodiesel, biogasoil, bahan bakar penerbangan berkelanjutan dengan Sustainable Aviation Fuel (SAF), dan juga penyeimbangan karbon seperti solusi berbasis alami dan CCUS (carbon capture, utilisation, and storage),' tambahnya.
-
Siapa pemimpin Pertamina dalam transisi energi? 'Sepanjang tahun 2023, Pertamina melakukan berbagai inovasi bisnis dan meningkatkan produksi migas dalam negeri serta berkiprah ke luar negeri, sebagai upaya kami untuk menambah produksi migas bagi Indonesia, menumbuhkan ekosistem energi transisi serta mengembangkan partnership dengan berbagai mitra bisnis yang kredibel.' 'Hal ini dilakukan untuk memperkuat peran Pertamina di Indonesia dan memperkuat eksposure sebagai perusahaan energi global,' jelas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
-
Siapa yang memimpin upaya dekarbonisasi Pertamina? Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan kinerja kinclong ESG Pertamina melalui inovasi dekarbonisasi merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap target pemerintah mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.
-
Apa yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk mendukung kebijakan energi terbarukan? Dia kemudian meminta Perusda dapat mengoptimalkan peran, serta melakukan langkah-langkah nyata mendukung kebijakan pemerintah pusat.
-
Siapa yang memimpin transisi energi di Pertamina? Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).
"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci," jelas Arifin.
Arifin pun menjelaskan tahapan menuju capaian target nol emisi. Di 2021, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal. "Tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi," urainya.
Di 2022 akan adanya Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di 2024 dan bauran EBT mencapai 23 persen yang didominasi PLTS di tahun 2025.
Pada 2027, pemerintah akan memberhentikan impor LNG dan 42 persen EBT didominasi dari PLTS di 2030 dimana jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh per kapita.
Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini di 2031 dan sudah adanya interkoneksi antar pulau mulai COD di tahun 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh per kapita dan bauran EBT mencapai 57 persen dengan didominasi PLTS, Hydro dan Panas Bumi.
Di 2040, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor atau mobil konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh per kapita.
Energi Nuklir
Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD.
"Kita juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan 2060," harap Arifin.
Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapai 87 persen di 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh per kapita.
Terakhir, pada 2060 bauran EBT telah mencapai 100 persen yang didominasi PLTS dan Hydro serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh persen kapita.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jalan dekarbonisasi merupakan panduan penting menuju net zero emission.
Baca SelengkapnyaSektor transportasi dengan pangsa energi terbarukan yang tinggi di sektor ketenagalistrikan diperlukan untuk mengurangi emisi.
Baca SelengkapnyaLonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca SelengkapnyaEmisi sektor industri di Indonesia terus meningkat pada periode 2011-2022.
Baca SelengkapnyaSetelah mobil listrik mengalami perkembangan, Indonesia mulai ancang-ancang soal kendaraan berbahan bakar hidrogen.
Baca SelengkapnyaPembelian BBM Subsidi tidak berubah untuk nelayan. Namun, dia mengamini adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan pada jenis kendaraan tertentu.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaUpaya menciptakan bahan bakar aviasi ramah lingkungan (SAF) bukan hanya menjadi inovasi semata.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk menyetop impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ancang-ancang Beri Insentif Mobil Hybrid, Dinilai Bakal Hambat Percepatan Kendaraan Listrik
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelestarian lingkungan diharapkan dapat berjalan serasi dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Baca SelengkapnyaPM Inggris Rishi Sunak memundurkan kebijakan larangan penjualan mobil bensin dan diesel baru, dari 2030 menjadi 2035.
Baca Selengkapnya