Industri e-commerce diakui sering terkendala sistem pembayaran

Merdeka.com - Era informasi dan teknologi yang semakin canggih membuat banyak bermunculan perusahaan rintisan atau e-commerce di Tanah Air. Namun, banyak pebisnis e-commerce yang baru memulai usahanya justru sering terkendala sistem pembayaran.

Direktur PT Pembayaran Lintas Usaha (PT PLUS), Joshua A. Darmawan menilai, kendala sistem pembayaran muncul lantaran banyaknya channel bank dan metode pembayaran yang disediakan.

"Para e-commerce, utamanya startup mengalami kendala dalam mengadakan sistem pembayaran. Baik dalam hal administrasi, teknis, investasi, dan proses pelaksanaannya," ungkap Joshua dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (6/5).

Menurutnya, kendala sistem pembayaran yang dihadapi startup bisa diatasi dengan menggandeng industri payment gateway. Terlebih Bank Indonesia (BI) kini tengah memulai uji coba interkonesi uang elektronik sebagai langkah awal implementasi gerbang pembayaran nasional atau national payment gateway (NPG).

"Payment gateway menyediakan aplikasi e-commerce yang mengintegrasikan berbagai channel pembayaran dari berbagai bank untuk e-business, online-retailer, dan lain lain. Salah satunya Espay (PT PLUS) yang mampu menerima pembayaran dari berbagai channel maupun distribusi pembayaran kepada rekening mitra, member, atau pelanggan secara otomatis di berbagai bank di Indonesia secara realtime. Espay juga menawarkan sistem 'pay as you use' yang memudahkan pengusaha startup karena hanya perlu membayar sekali dalam setiap transaksi," paparnya.

Espay bakal hadir mendukung Indonesia E-commerce Summit & Expo (IESE) yang digelar pada 9-11 Mei 2017 di ICE BSD, Tangerang. Espay mengusung tagline Payment Collection and Distribution Made Easy. Dengan itu, diyakini IESE mampu mendorong industri e-commerce Indonesia untuk menggenjot kiprahnya mendunia.

"IESE merupakan salah satu forum pertemuan terbesar bagi para pemangku kepentingan industri yang akan menghadirkan tokoh penting industri e-commerce. IESE salah satu kegiatan yang dapat mendukung pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari pertumbuhan e-commerce dunia," tegas Joshua.

BI sendiri saat ini tengah menyelesaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait NPG yang ditargetkan dapat diterbitkan pada kuartal pertama 2017. Kepala Pusat Bagian Transformasi BI Onny Widjanarko sebelumnya mengungkapkan, uji coba interkoneksi pada uang elektronik karena jumlah pengguna uang elektornik masih relatif kecil dibandingkan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) lainnya.

Selain interkoneksi uang elektronik, BI juga akan mulai mempersiapkan infrastruktur untuk menunjang interkoneksi antarperusahaan switching untuk menyukseskan implementasi gerbang pembayaran nasional.