Pemerintah diminta tak buka keran investasi asing di industri karet
Merdeka.com - Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) mendesak pemerintah untuk tak membuka keran investasi asing di industri pengolahan karet. Sebaliknya, mereka malah meminta moratorium investasi baru.
Ketua Umum Dekarindo Azis Pane mengatakan pembukaan industri pengolahan karet untuk investasi asing berpotensi menjadikan menimbulkan oligopoli di Asia Tenggara. Besar kemungkinan itu akan dilakukan Thailand.
Sebab, Negeri Gajah Putih itu tengah mengincar karet Indonesia.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa kebijakan Airlangga Hartarto terkait investasi? “Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,“ tanggap Menko Airlangga.
-
Bagaimana cara pemerintah menghentikan investasi Temu di Indonesia? Perlu dicatat bahwa Temu bukan satu-satunya perusahaan yang menjadi target pemerintah. Budi Arie mengungkapkan bahwa Shein juga termasuk dalam daftar aplikasi yang ingin diblokir.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
"Karet alam disana adalah komoditi politik. Karet tersebut disimpan menunggu harga naik baru dilepas, sehingga pasok karet untuk perusahaan crumb rubber di Thailand berkurang," katanya ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/3).
Azis membantah pernyataan Menteri Perindustrian Saleh Husin yang menyebut industri karet kering (crumb rubber) hanya mampu menyerap bahan baku sebanyak 700 ribu ton. Sehingga, industri pengolahan karet perlu dibuka seratus persen untuk investasi asing.
Menurut Azis yang terjadi justru sebaliknya. Kapasitas terpasang industri pengolahan karet sudah mencapai 5,2 juta ton per tahun. Sementara, pasokan karet hanya sekitar 3,2 juta ton.
Sehingga, ada kekurangan pasokan karet sekitar 2 juta ton. Artinya, industri pengolahan karet masih mengalami inefisiensi lantaran utilitas kapasitas terpasang tak bisa dioptimalkan.
"Pengoptimalan itu hanya dapat dipenuhi oleh produksi karet selama 10 tahun. Jika pertumbuhan karet alami bisa 5 persen per tahun," kata Azis.
Atas dasar itu, Azis meminta pemerintah memberlakukan moratorium investasi baru. Ini lantaran industri pengolahan karet masih kelebihan kapasitas. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dana segar tersebut akan disalurkan untuk 6 proyek yang akan digarap di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.
Baca SelengkapnyaHal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal.
Baca SelengkapnyaAdanya moratorium diharapkan dapat menertibkan para investor asing yang membangun vila.
Baca SelengkapnyaKementerian Perindustrian (Kemenperin) mengingatkan dampak melambungnya impor barang jadi ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaTKDN merupakan instrumen yang penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKebijakan hilirisasi di Indonesia tetap menarik bagi investor asing.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana melarang penjualan rokok eceran atau ketengan.
Baca SelengkapnyaLuhut mempersilakan investor asing masuk Indonesia untuk terlibat dalam program transisi energi.
Baca SelengkapnyaRPP UU Kesehatan dinilai melarang total kegiatan penjualan dan promosi produk tembakau.
Baca Selengkapnya