Industri Kontruksi dan Jasa Konsultan Diprediksi Mati Suri Tahun Ini

Merdeka.com - Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, industri Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) mati suri di berbagai bidang usaha, termasuk sektor kontruksi, konsultan maupun pengadaan barang dan jasa.

"Khususnya UMKM yang bergerak di sektor kontruksi dan konsultan tahun ini diperkirakan peluang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah sangat kecil mengingat banyaknya anggaran Pemerintah yang di refocusing menangani Covid-19," ujarnya di Jakarta, Senin (25/5).

Terobosan Menteri BUMN Erick Thohir, yang akan menggandeng pelaku usaha UMKM untuk menggarap berbagai proyek Pemerintah dan swasta dalam negeri patut diapresiasi. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian BUMN dalam membina, memberdayakan dan mengembangkan UMKM sehingga lebih maju.

"Kebijakan Menteri BUMN yang mewajibkan BUMN memberikan peluang kerja ke pelaku usaha UMKM menjadi secercah harapan. Sebagaimana yang disampaikan Menteri BUMN beberapa waktu yang lalu bahwa sedang dipetakan 30 BUMN yang akan diprioritaskan bekerjasama dengan UKM dengan nilai proyek Rp2 miliar sampai Rp14 miliar," jelasnya.

Dia berharap, nama BUMN tersebut dapat di umumkan dalam waktu tidak terlalu lama sehingga pelaku UKM dapat mempersiapkan diri sejak sekarang. "Kita juga berharap bahwa kerjasama BUMN dengan UKM tidak terbatas hanya pada 30 BUMN, namun dapat mencakup semua BUMN untuk membina, memberdayakan dan mengembangkan UKM dengan berbagai bidang," jelasnya.

Kerjasama dengan BUMN Bangkitkan UMKM

Kerjasama antara BUMN dan UMKM sesuai peluang yang ada, dapat membuat kinerja ekonomi lebih cepat bangkit dan berlari kencang menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Hal ini sejalan juga dengan revisi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang dikeluarkan per tanggal 2 April 2020.

"Tujuan Permen ini memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, telah terlibat secara langsung dalam program pengembangan dan pemberdayaan percepatan kemandirian usaha mikro dan kecil dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur," jelasnya.