Follow
Industri ogah konsumsi, serapan CPO buat biodiesel nonsubsidi lambat
Merdeka.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai pemanfaatan minyak sawit mentah atau CPO untuk pencampuran solar, menjadi biodiesel nonsubsidi, jalan di tempat. Sebab, industri yang seharusnya memakai biodiesel nonsubsidi masih mengonsumsi solar lantaran lebih hemat.
"Pengawasan harus lebih ketat lagi. Harus ada sanksi tegas, bisa berupa pencabutan izin usaha," kata Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang dalam Forum Dialog HIPMI: Peluang Bisnis Hilir BBM untuk Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN), Jakarta, Rabu (11/5).
Padahal, menurut Togar, Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia. Namun, hanya 34 persen dari kapasitas terpasang 10,5 juta kiloliter yang dimanfaatkan untuk biodiesel.
-
Apa saja bentuk sanksi hukum? Saknsi yang dilakukan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata, bisa berupa denda dengan nominal tertentu hingga penjara dalam waktu tertentu pula.
-
Apa tujuan Kemendag dalam melindungi petani tembakau dan cengkih? Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan petani tembakau di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (2/8). Pada pertemuan tersebut, Mendag menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melindungi kesejahteraan petani tembakau dan cengkih di dalam negeri agar tetap berkembang.
-
Kenapa Kemendag perlu berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau? Lebih lanjut Mendag menjelaskan, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau agar industri tembakau melakukan program kemitraan dengan petani.
-
Kenapa Imigrasi Denpasar perkuat pengawasan? Kasus-kasus viral itu diakui memicu kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan penindakan WNA di wilayah Imigrasi Denpasar yang meliputi 5 kabupaten (Gianyar, Klungkung, Tabanan, Bangli, Badung Utara) ditambah Kota Denpasar.
-
Kenapa Kemenkumham meminta agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, jangan sampai kemudahan berbisnis itu disalahgunakan untuk kegiatan kriminal. Karena itu, kemudahan berbisnis juga harus diseimbankan dengan keamanan yang memadai.
-
Mengapa peternakan bulu harus diawasi ketat? Menurut para peneliti, peternakan bulu harus menjalani pengawasan yang lebih ketat untuk melacak penyebaran potensi wabah penyakit menular dengan lebih efektif.
"Itupun untuk biodiesel subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Biodiesel Yang non-PSO lamban," kata Togar.
Dalam kesempatan sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Achdiat Atmawinata mengungkapkan Indonesia bisa menjadi produsen biodiesel terbesar di dunia. Mengingat, Indonesia baru memanfaatkan 11 juta hektar lahan untuk memproduksi CPO. Sedangkan potensinya bisa mencapai 200 juta hektar.
"Kebijakan pemerintah mencampur 20 persen CPO ke solar bakal menjadi alternatif bahan bakar konvensional. Saya yakin biodiesel bisa menggantikan itu," katanya.
"Indonesia merupakan 'Arab Saudi' untuk biodiesel dan bakal menjadi penghasil terbesar dunia."
Dalam Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN), kandungan bahan bakar nabati dalam solar akan ditingkatkan menjadi 23 persen pada 2025 dan 31 persen (2050)
"Jika ini digenjot, Indonesia punya alternatif energi bahan bakar dan bisa menggantikan cadangan minyak yang dalam 12-13 tahun mendatang persediannya menipis."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal
Baca Selengkapnya
Industri petrokimia dalam negeri juga semakin diberatkan dengan pencabutan Larangan dan Pembatasan (Lartas) impor bahan baku plastik.
Baca Selengkapnya
Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya
Masalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca Selengkapnya
Subsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.
Baca Selengkapnya
Implementasi B50 peluang baik bagi Indonesia, namun memiliki konsekuensi ekonomi yang juga besar.
Baca Selengkapnya
Sejak Kebijakan HGBT dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021.
Baca Selengkapnya
SKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca Selengkapnya
"Cerobong di perusahaan itu belum sesuai standar," kata Ketua Sub Kelompok Penegakan Hukum DLH DKI Jakarta Hugo.
Baca Selengkapnya
Kinerja industri kelapa sawit di Indonesia tak sebaik dari tahun kemarin.
Baca Selengkapnya
Tantangan kedua, yaitu tidak jelasnya kepastian hukum dan kepastian berusaha.
Baca Selengkapnya
Pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.
Baca Selengkapnya