Industri operator harus punya dana cadangan setelah jual layanan

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan tarif layanan jasa telekomunikasi haruslah terjangkau masyarakat sekaligus membuat bisnis tetap berkelanjutan atau suistainable. Operator harusnya menjual layananya dengan harga yang terjangkau masyarakat. Selain itu operator telekomunikasi harus mempunyai dana untuk mengembangkan layanannya dan menjaga kualitas yang diberikan kepada konsumennya.

"Pertama adalah tarif itu harus affordable (terjangkau). Tarif itu harus terjangkau dari sisi masyarakat. Kedua, industri operator ini harus sustainable (berkelanjutan) artinya harus mempunyai cadangan dana setelah menjual layanannya untuk melakukan pemeliharaan dari sistem," katanya seperti dikutip Antara, Rabu (17/5).

Rudiantara mengatakan, kompetisi di industri telekomunikasi harus rasional. Dengan menjual produk di bawah harga pokok penjualan, operator bukan lagi berbisnis. Untuk itu, pihaknya akan selalu berusaha memastikan agar industri telekomunikasi bisa seimbang dalam menjalankan bisnis dan layanan kepada masyarakat.

"Jika operator terus menerus banting-bantingan harga maka industri telekomunikasi akan rusak."

Rudiantara berharap agar masyarakat tidak dibuat susah dengan persoalan tarif data. Menurut dia, masyarakat membutuhkan informasi sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti dalam penghitungan tarif data. "Jangan masyarakat dibawa-bawa cara menghitung per 'megabyte'. Masyarakat disederhanakan saja per menit 'voice' berapa. Harusnya lebih murah dan layanannya terjaga. Kita harus konversi 'customer experience' menjadi regulasi," katanya.

Besaran tarif data, menurut Rudiantara, bukan satu-satunya hal yang membuat industri berkelanjutan. Skala ekonomi juga menjadi faktor bagi industri yang berkelanjutan. Menurut dia, saat ini masih terlalu banyak operator telekomunikasi, sehingga skala ekonominya menjadi lebih rendah.

Untuk itu dia berharap terjadi konsolidasi di industri telekomunikasi sehingga menjadikan skala ekonomi yang memadai untuk berkembang. "Indonesia harus punya marjin untuk cukup berkembang. Ada faktor lain seperti 'economy of scale'. Saya selalu katakan dengan jumlah izin yang demikian banyak, ini membuat 'scale of economy' tidak tercapai. Akibatnya yang penting dapat pelanggan, rugi gak ada masalah, tidak benar bisnis seperti itu. Harus ada konsolidasi jadi variabelnya banyak," katanya.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan kepastian tarif data akan menjamin industri telekomunikasi tumbuh dan berkelanjutan. "Tarif data mempertimbangkan kepentingan konsumen dan kepentingan ekonomi nasional," katanya.

Menurut Tulus, tarif telekomunikasi di Indonesia sudah sangat murah. Memang jika dibandingkan dengan negara di Afrika, tarif telekomunikasi di Indonesia terlihat lebih mahal. Namun menurut Tulus, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, tarif di Indonesia masih lebih murah.

Saat ini persaingan tarif antar operator telekomunikasi di Indonesia sudah sangat 'liar'. Mereka saling banting harga layanan telekomunikasinya. Meski mereka bersaing, namun disayangkan para operator tidak berkompetisi dalam menjaga coverage dan service level. Bahkan tarif promosi yang diberikan oleh operator sudah menjurus kepada penjebakkan konsumen.

"Seharusnya masyarakat tidak perlu lagi meributkan masalah tarif. Justru masyarakat harus memikirkan bagaimana kualitas layanan yang diberikan kepada operator. Kualitas tersebut termasuk coverage dan service level. Seharusnya BRTI lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap coverage dan service level," ucap Tulus.

Jika ingin industri telekomunikasi sehat, seharusnya regulator bisa memaksa agar operator telekomunikasi yang belum hadir di daerah terpencil, terluar dan dan terdepan. Diharapkan dengan kehadiran lebih dari satu operator, masyrakat memiliki pilihan.

"Seharusnya Kominfo bisa memaksa semua operator yang beroperasi di Indonesia dapat menggembangkan layanan telekomunikasinya di seluruh Indonesia. Jika mereka tak mampu Kominfo harus bisa bertindak tegas dan memberikan hukuman. Kayaknya regulator tidak berdaya dengan operator telekomunikasi."