Industri ritel gulung tikar dan PHK makin banyak, ini langkah Kemenaker
Merdeka.com - Pemutusan hubungan kerja (PHK) marak terjadi belakangan ini. Pemecatan karyawan terjadi menyusul penutupan sejumlah gerai ritel di Indonesia. Selain itu, penerapan sistem transaksi non-tunai di jalan tol disebut-sebut turut menjadi penyebab meningkatnya PHK.
Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Tenaga Kerja, Kunjung Masehat mengakui menurunnya kinerja sejumlah industri ritel berdampak besar pada keberadaan karyawan. Untuk itu, pihaknya telah menyediakan program pelatihan (training) kembali kepada pekerja yang mengalami PHK.
"Kinerja ritel yang menurun ada dampaknya ke karyawan itu. Makanya karyawan yang mengalami PHK, kita berikan pemagangan. Nanti dapat sertifikat bisa bekerja di tempat yang lain. Kita training kembali mereka untuk berubah profesi. Kita sebut dengan reskilling," ujar Kunjung di Mid Plaza, Jakarta, Selasa (8/11).
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Gimana Kemnaker kembangkan SDM Ketenagakerjaan? Dalam kegiatan ini akan dibahas mengenai peluang kerja sama antara organisasi internasional melalui program-program pengembangan kompetensi yang mereka miliki dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
-
Mengapa KITB fokus pada pelatihan tenaga kerja lokal? Diharapkan keberadaannya tak hanya mengundang perusahaan besar untuk berinvestasi, namun juga menjadi penyerap tenaga kerja yang cukup banyak, terutama tenaga kerja lokal.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan membantu pekerja rentan di Sijunjung? Melalui program tersebut hingga saat ini terdapat 23 ribu pekerja rentan yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD Kabupaten Sijunjung.
-
Kenapa perusahaan teknologi PHK karyawan? Pengurangan tenaga kerja ini mencerminkan tren yang lebih luas di industri, didorong oleh langkah penghematan biaya, upaya restrukturisasi, dan pergeseran strategi menuju teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI).
-
Mengapa Kemnaker gelar pelatihan di KITB? “Pelatihan ini wujud nyata yang kami janjikan agar warga Batang tidak jadi penonton di tengah industrialisasi,“ ujar kandidat doktor IPB University itu.
Kunjung mengatakan, pada awalnya program tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat pencari kerja. Namun seiring berjalannya waktu program tersebut juga diberikan bagi karyawan korban PHK.
"Kita melatihnya lebih condong kepada pencari kerja. Tapi kalau PHK, dia mau masuk ke lembaga kita dalam rangka retraining nggak ada masalah. Contohnya kemarin kasus jalan tol itu, banyak menggunakan retraining kita," jelasnya.
Kemnaker hingga saat ini telah melatih 90.000 karyawan dari berbagai kasus, baik pencari kerja maupun korban PHK. Sementara itu, Kemnaker juga telah memiliki 301 Balai Latihan Kerja (BLK) disejumlah daerah.
"Kita satu program 16 orang per kejuruan. Tahun ini kita telah melatih 90.000 orang dari total seluruh BLK kita. BLK kita ada 301 tapi yang punya pemerintah pusat 17 BLK, yang sisanya dikelola pemerintah provinsi dan pemerintah kota," jelasnya.
Kunjung menambahkan, pihaknya tidak membatasi jumlah peserta program retraining. Melalui program tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan tenaga kerja yang mumpuni di bidangnya sehingga resiko peningkatan pengangguran dapat ditekan.
"Kita tidak membatasi usia, tidak membatasi baground pendidikan. Jadi ke BLK itu semua orang boleh masuk. Harapannya semua bisa punya skil, jadi pengangguran nggak nambah," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga menegaskan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan upaya untuk mengurus permasalahan di industri padat karya, termasuk Sritex.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaPemerintah berkomitmen untuk hadir bersama para buruh dalam menghadapi situasi ini.
Baca SelengkapnyaAngka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25.000 orang yang di-PHK.
Baca SelengkapnyaPuan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.
Baca SelengkapnyaJumlah PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang. Angka itu bertambah 6.786 orang atau 994% atau hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPeraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memicu komoditas tekstil impor secara lebih bebas ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaKementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi PHK.
Baca SelengkapnyaPemerintah diharap bersikap responsif serta tepat sasaran, sehingga sektor padat karya tekstil ini bisa bertahan menghadapi turbulensi ekonomi.
Baca SelengkapnyaIde pembentukan satgas tersebut telah didiskusikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca SelengkapnyaKondisi kritis sektor tekstil tidak hanya dialami oleh Sritex.
Baca SelengkapnyaSurat pemecatan keluar pada 11 Juli 2023 lalu, dan berlaku pada 31 Juli 2023. Namun, para pegawai yang terkena sudah dicabut sejumlah asetnya dari perusahaan.
Baca Selengkapnya