Inflasi Mei 0,24 persen, ini pesan bos BI untuk pemerintah Jokowi
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2016 sebesar 0,24 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan angka ini sudah sesuai dengan perhitungan BI. Sehingga perkembangan inflasi ini masih terjaga dari target inflasi akhir tahun sebesar 4 plus minus 1 persen.
"Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh dengan apa yang di survei oleh BI. Di minggu ke-4 masih 0,19 persen terus inflasi Mei 2016 sebesar 0,24 persen. Secara year on year 3,3 persen. Jadi ini menunjukkan bahwa perkembangan inflasi cukup terjaga hingga akhir Mei," kata Agus di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (1/6).
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk memonitor inflasi? 'Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional,' ungkapnya.
-
Apa yang paling penting bagi pemerintah dalam inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
Meski begitu, lanjutnya, pemerintah tetap perlu mengantisipasi adanya gejolak harga pangan di semester II-2016. Sebab, pemerintah tidak hanya harus mengantisipasi dampak dari bulan puasa, namun juga dari dimulainya tahun ajaran baru.
Dengan demikian, adanya peran pemerintah daerah mampu membantu mengendalikan harga pangan yang bergejolak. Mengingat, pemerintah harus memastikan ketersediaan barang pangan mampu tersebar ke seluruh pelosok di Indonesia.
"Kita masih mengamati kadang inflasi bisa di atas 2 digit untuk komoditi tertentu di daerah tertentu. Jadi tentu tantangan kita bagaimana pangan tersedia dalam jumlah cukup, distribusi dilakukan dengan baik dan harga yang terjangkau. Ini yang perlu diantisipasi," imbuhnya.
Selain itu, adanya la-nina bisa menyebabkan gagalnya panen tanaman pangan holtikultura, yang mengakibatkan tekanan harga makin tinggi. Sehingga, antisipasi pemerintah diharapkan bisa menjaga inflasi akhir tahun 2016 di level 4 plus minus 1 persen.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tomsi dalam kesempatan juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi.
Baca Selengkapnyainflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Baca SelengkapnyaAdapun lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi saat Idul Adha.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 di kisaran 5,2 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kementerian/lembaga beserta kepala daerah terus berkolaborasi untuk menjaga level inflasi sesuai sasaran pemerintah.
Baca Selengkapnya"yang pertama terkait dengan inflasi harus hati-hati kemudian juga dengan angka stunting ditekankan," ujar Bey.
Baca SelengkapnyaSektor konsumsi dan sektor perdagangan jadi faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi di semester II tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 utamanya berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 4,91 persen.
Baca SelengkapnyaKomoditas ini dianggap sebagai komoditas pangan bergejolak sehingga sangat berpengaruh terhadap inflasi pangan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaHarga Beras Meroket, Inflasi Naik Jadi 2,75 Persen di Februari 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap di angka Rp 15.000 pada 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya