Infrastruktur jadi penghambat daya saing RI, ini tanggapan Menteri Basuki

Merdeka.com - Peringkat daya saing Indonesia 2017 meningkat 5 posisi dari tahun lalu. Peringkat Indonesia saat ini berada di posisi 36. Namun demikian, beberapa masalah masih menjadi penghalang kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya, masih rendahnya ketersediaan infrastruktur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Basuki Hadimuljono, mengakui infrastruktur di wilayah Indonesia terutama bagian Timur memang masih menjadi perhatian khusus pemerintah. Maka dari itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperbaiki yang telah ada.

"Kalau kami programingnya, jadi melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah itu. Tujuannya kan untuk memeratakan pembangunan. Kita sudah membangun di perbatasan, di Timur. Di Timur banyak lagi yang harus kita bangun," ujar Menteri Basuki di Kantornya, Jakarta, Jumat (29/9).

"Kalau di Barat, Jawa dan Sumatera kan peningkatan-peningkatan. Tapi kalau di Timur, memang harus bangun baru karena memang belum ada, di jalan lingkar di pulau itu harus ada," tambahnya.

Menteri Basuki mengatakan, pihaknya juga terus berusaha memperbaiki infrastruktur seperti kawasan kumuh di perkotaan. Saat ini, Kementerian PUPR telah menyiapkan berbagai program untuk mempercepat perbaikan tersebut.

"Saya kira kalau kawasan kumuh, bahwa satu, kita sudah masuk pada program Kotaku, program rumah swadaya, kita sudah masuk ke perbaikan kawasan kumuhnya sendiri. Kita terus lakukan itu, dan tidak murah juga itu. Jadi dengan anggaran yang ada kita maksimalkan," jelasnya.

Menteri Basuki menambahkan untuk tahun ini infrastruktur Indonesia juga mengalami kenaikan dari peringkat 60 menjadi peringkat 52. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia terus mengalami peningkatan.

"Saya melihatnya bahwa salah satu kontribusinya adalah karena pembangunan infrastruktur dibuktikan dengan daya saing infrastrukturnya sendiri kan naik dari 60 menjadi 52 rankingnya. Jadi ada kontribusinya, Alhamdulillah bahwa apa yang kami kerjakan salah satunya," tandasnya.

Sebelumnya, dilansir dari weforum.org, Kamis (28/9), korupsi masih menjadi permasalahan terbesar dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Diikuti oleh ketidakefisienan birokrasi, akses ke pembiayaan, serta masih rendahnya ketersediaan infrastruktur.

"Sama seperti Korea, Indonesia telah memperbaiki kinerja sejumlah aspek dasar penilaian," tulis WEF.

Peringkat Indonesia ini didorong utamanya oleh kepemilikan pasar yang besar (berada di posisi 9) dan kestabilan makro ekonomi (berada di posisi 26). Sementara, Indonesia dianggap sebagai inovator tertinggi diantara negara berkembang.

"Indonesia menduduki peringkat 31 pada aspek inovasi dan 32 pada kepuasan berbisnis."

WEF juga mencatat Indonesia masih memiliki nilai rendah pada aspek kesiapan teknologi. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia turut menjadi sorotan salah satunya akibat rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja.