Infrastruktur menanti jurus sakti

Merdeka.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baru saja meluncurkan daftar rencana proyek infrastruktur berskema Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau PPP book 2013. Buku itu berisikan 27 proyek infrastruktur senilai Rp 551,2 triliun yang akan ditawarkan kepada swasta untuk digarap.

Jika dirunut kebelakang, Bappenas sudah membuat PPP book sejak 2009. Artinya, jika dikompilasi, mungkin, sudah ratusan proyek infrastruktur yang ditawarkan.

Terlebih lagi, jauh sebelum itu, pemerintah juga sebenarnya sudah memperkenalkan skema KPS kepada publik pada 2005 lewat Indonesia Infrastructure Summit I. Skema itu diperkenalkan sebagai solusi dari masalah keterbatasan anggaran pemerintah dalam membangun infrastruktur.

Sayang, hingga saat baru satu proyek infrastruktur pemerintah yang berjodoh dengan swasta. Yakni, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 Megawatt yang digarap oleh konsorsium Bhimasena Power Indonesia, terdiri dari, Adaro Power, J-Power dan Itochu Corporation, keduanya dari Jepang.

Sudah begitu, pengerjaan proyek ini harus molor akibat pembebasan lahan yang belum tuntas. Ini semakin menebalkan kesan bahwa pembangunan proyek infrastruktur KPS di Indonesia harus melewati jalan berliku nan panjang.

Padahal untuk mengawal proyek KPS, pemerintah sudah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) dan PPP unit di bawah Bappenas dengan asistensi teknis dan pembiayaan dari World Bank. Lalu apa yang salah?

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atas permintaan pemerintah mengevaluasi pelaksanaan skema KPS/PPP di Indonesia pada 2011. Hasilnya, OECD menyebut adanya ketidakharmonisan antara Bappenas selaku perencana, kementerian penanggungjawab proyek dan Kementerian Keuangan selaku pengelola uang negara.

Ini berdampak tidak adanya dukungan dan jaminan yang memadai dari pemerintah terhadap infrastruktur KPS/PPP. Pada gilirannya, ini menyebabkan keengganan pihak kreditur untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut.

Untuk mengatasi itu, OECD menyarankan agar pemerintah membentuk PPP unit di bawah Kementerian Keuangan atau setidaknya unit independen yang bisa langsung bekerjasama dengan institusi bendahara negara itu. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih cepat memberikan dukungan dan jaminan kepada proyek infrastruktur dan mengevaluasinya jika menemui keterlambatan pembangunan.

"Menkeu akan mendirikan PPP center. Tentu masih berkoordinasi dengan KKPPI yang ada di Kemenko Perekonomian dan PPP unit di Bappenas," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data OECD, negara yang sukses menempatkan PPP center di bawah Kementerian Keuangan-nya adalah Afrika Selatan, dan Australia untuk negara bagian New South Wales dan Victoria. Sedangkan negara yang sukses menjalankan PPP center yang berdiri sendiri namun bekerjasama langsung dengan Kementerian Keuangan-nya adalah United Kingdom.

Bagaimana dengan Indonesia?

Semoga saja ini bisa menjadi jurus sakti pemerintah untuk membuat infrastruktur canggih, semacam kereta ekspres bandara Halim Perdanakusuma-Soekarno Hatta atau Jembatan Selat Sunda, tidak lagi sebatas angan-angan. (mdk/yud)