Follow
Infrastruktur & pengentasan kemiskinan prioritas pemerintah di 2017
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memaparkan Rancangan Awal dan Pagu lndikatif RKP Tahun 2017.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil memaparkan, prioritas pembangunan tahun 2017 masih seputar infrastruktur dan perbaikan kondisi perekonomian nasional. Di samping itu juga program-program pengentasan kemiskinan dan menekan angka kesenjangan sosial.
"Oleh sebab itu anggaran paling banyak akan dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur, di samping kemudian langkah-langkah kesenjangan antar wilayah berarti pembangunan atau anggaran di luar Jawa akan diprioritaskan. Kemudian ada program sosial dalam rangka mengurangi kemiskinan dan program-program infrastruktur ini akan diupayakan supaya menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik," kata Sofyan di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta, Rabu (13/4).
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Bagaimana iuran BPJS akan dibahas? 'Dan bagaimana iuran nanti akan dibahas lebih lanjut, karena dalam Perpres 59 juga diamanatkan juga bahwa hasil dari evaluasi tentunya akan melandaskan atau mengacu untuk penetapan dari segi manfaat dari segi tarif atau segi iuran,' sambungnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa saja yang dibahas Kemendag dengan Singapura? Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement dan Joint Initiative on e-Commerce di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Kemenko Perekonomian dengan Mendag Singapura? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
Lebih lanjut Sofyan mengungkap proyeksi alokasi anggaran tahun 2017 untuk mendukung terlaksananya program-program tersebut.
"Anggarannya, pagunya masih kita bicara dengan menteri keuangan. Anggaran saya kira itu mungkin anggaran pembangunan atau non operasional itu sekitar Rp 700-an triliun," imbuh Sofyan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Baca Selengkapnya
Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya
Anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.
Baca Selengkapnya
"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
Baca Selengkapnya
Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca Selengkapnya
Ketiga elemen negara ini jadi syarat utama agar Prabowo dan Kabinet Merah Putih bisa mulai memimpin Indonesia dari IKN.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Moeldoko sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang memiliki transisi yang sejalan (in line) dengan pemerintahan saat ini.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Baca Selengkapnya