Infrastruktur Tanpa Utang: Jokowi Bilang Tak Mungkin, Prabowo Serahkan ke Swasta

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK dalam empat tahun terakhir gencar membangun infrastruktur. Tak hanya jalan tol, pemerintah juga membangun pelabuhan, jalan perbatasan, bandara baru dan lain sebagainya. Di balik itu semua, penggunaan utang dalam pembangunan infrastruktur menjadi sorotan belakangan ini.

Pemerintah Jokowi tidak mengandalkan APBN dalam pembangunan. Oleh karena itu, kerja sama dengan pihak lain atau bahkan asing harus dilakukan untuk menggenjot pembangunan ini. Salah satu contohnya dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dalam membangun proyek ini, pemerintah melalui BUMN meminjam uang kepada China Development Bank (CDB). Tahap pertama, utang tersebut telah dicairkan sebanyak USD 170 juta atau setara dengan Rp 2,28 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan terowongan.

Pembangunan infrastruktur selanjutnya yang mengandalkan utang yaitu jalan akses tahap I ke Pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban didanai melalui pinjaman JICA sebesar ¥ 11,535 miliar (konstruksi ¥ 10,736 miliar dan supervisi ¥ 799 juta). Selanjutnya, pembangunan tol Padang - Pekanbaru juga akan didanai melalui pinjaman asing yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan memberi pinjaman sebesar USD 700 juta atau setara Rp 9,5 triliun.

Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi yang Juru Bicara Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno, Anggawira mengaku tidak setuju dengan pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah Jokowi. Pemerintah katanya hanya mengandalkan BUMN, yang kemudian mencari pinjaman. Harusnya, pembangunan infrastruktur lebih banyak melibatkan swasta.

"Misalnya nih Piala dunia, bangun stadion di mana mana setelah dibangun stadion nggak ada yang ngurusin ya jadi besi tua. Bedanya Inggris dan Brasil itu kalau di sana pendekatannya oleh swasta," katanya saat dihubungi merdeka.com beberapa waktu lalu.

Dengan melibatkan swasta, maka pemerintah atau BUMN tidak perlu melakukan utang. Selain itu, swasta akan lebih efektif dalam pemanfaatan infrastruktur yang dibangun. "Kalau swasta kan selalu berpikir, bagaimana bayar utangnya, bagaimana memaintenance-nya bagaimana dia bisa menghasilkan yang lain," tegasnya.

Menurutnya, pembangunan melalui BUMN yang mengandalkan utang membuat infrastruktur yang dibangun tidak produktif. Seharusnya, pemerintah bisa berbagi risiko dengan swasta.

"Kalau memang kondisi ekonomi ada pasti mau dong swasta. Banyak cara dong bisa dilakukan. Jadi beban itu nggak cuma ditanggung pemerintah. Jangan dibandingkan dengan di Jepang, kalau Jepang itu kan beban utangnya pemerintah pinjam ke masyarakat. Beda dong. Yang beli obligasikan masyarakat. Kita berapa yang punya obligasi? Menengah ke atas saja sedikit."

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Fatwa berpendapat sedikit berbeda. Menurutnya, skema menggandeng swasta atau public private partnership (PPP) sudah banyak diterapkan negara maju. "Bagi saya tidak ada persoalan yang terpenting adalah membangun bagi kebaikan negeri ini. Saya tidak melihat saya ada di kubu Prabowo. saya melihat bahwa yang kita hadapi bagaimana kita mendapatkan dana tanpa harus terlibat dalam utang."

Dia menilai, jika Prabowo menjadi presiden maka akan mudah dalam membangun infrastruktur tanpa harus utang. Prabowo katanya mempunya teman pengusaha yang bisa membangun infrastruktur. "Saya cukup lumayan lama di luar negeri dan cukup punya network yang luar biasa dari banyak sisi. Mudah mudahan ini akan membantu akselerasi terhadap program pembangunan melalui planning yang jelas data yang cukup sebelum kita lakukan eksekusi.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (Jokowi - Ma’ruf), Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa tidak mungkin membangun infrastruktur tanpa utang sama sekali. Mungkin bisa tidak tanpa utang, namun pembangunan infrastruktur tidak akan selesai dengan cepat. Misbakhun bahkan menyindir Prabowo dan Sandiaga Uno yang juga berutang dalam menjalankan bisnisnya.

"Gini, pertanyaannya pak Prabowo-Sandi itu bangun bisnisnya saja pakai utang. Kenapa kemudian timbul wacana tanpa utang? Kita bisa tidak berutang, kita tidak bisa berhutang tapi coba, 10 Km (pembangunan) berhanti, 10 Km berhenti, sementara kita ingin membangun ribuan kilometer itu," tegas Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, utang merupakan suatu keniscayaan pilihan kebijakan yang tidak bisa dihindari. Dengan berutang, banyak pembangunan yang bisa terlaksana dan otomatis akan menambah aset negara.

"Pak jokowi berutang pertambahan total asetnya bertambah, barang milik negaranya. Kemudian pemerintah mempunyai kemampuan fiskal untuk membayarnya, terus masalahnya di mana? Sampai saat ini persoalan infrastruktur dan utang ini dua hal yang beda," tutupnya. (mdk/idr)