Follow
Ingin keadilan, pemerintah ogah bebaskan visa untuk Australia
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah menambah pembebasan visa kepada sejumlah negara guna meningkatkan pariwisata nasional. Hal tersebut juga menjadi salah satu paket ekonomi yang bakal diteken Presiden Jokowi hari ini.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pemerintah menambah pembebasan visa untuk empat negara yaitu Jepang, Korea Selatan, Rusia dan China. Keputusan merupakan perluasan pembebasan visa yang sudah diberlakukan pemerintah bagi turis asal Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Hong Kong Special Administration Region (Hong Kong SAR), Malaysia, Singapura, Makau Special Administration Region (Makau SAR), Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, Cile, Maroko, Peru, dan Thailand.
"Namun, Australia belum kita terapkan. Kita menganut asas resiprokal. Kalau kita memberikan bebas visa, harusnya negara yang bersangkutan juga melakukan hal yang sama. Tetapi Australia tidak, jadinya tidak masuk," ujar Arief di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3).
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Dimana saja negara Asia bebas visa? Ada banyak negara di Asia yang dapat Anda kunjungi tanpa perlu repot-repot mengurus visa.
-
Bagaimana cara liburan bebas visa ke Asia? Beberapa negara di Asia menawarkan kebebasan visa dalam waktu terbatas bagi warga negara tertentu, membuat perjalanan internasional menjadi lebih mudah.
-
Siapa yang mengajak pelaku pariwisata untuk memberikan kesan baik? “Kami mengajak seluruh pelaku usaha sektor pariwisata memberikan kesan dan pengalaman yang baik bagi wisatawan selama di Gunungkidul. Di kemudian hari mereka akan datang kembali,“ ujar Suntoyo.
-
Apa yang dikatakan PM Singapura tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Siapa yang membantu Inda untuk mengembangkan pariwisata di Bali? Apalagi, pariwisata perlu saling mendukung dengan bidang lain, khususnya pertanian dan UMKM. 'Setiap usaha juga mesti mempertimbangkan konsep 3P, yakni Profit, People and Planet,' katanya.
Walaupun begitu, Indonesia masih kalah dari negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Thailand untuk urusan pembebasan visa. Malaysia telah membebaskan visa untuk 164 negara dan Thailand telah mencapai 54 negara.
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan akan menambah pembebasan visa hingga mencapai 40 negara. Sementara itu, Arief menambahkan pembebasan visa ini bertujuan meningkatkan pariwisata nasional. Dia menargetkan pembebasan visa ini dapat menggenjot kunjungan wisatawan hingga 15 persen.
"Mulai berlaku secepatnya. Nanti diumumkan, sore diumumkan Pak Presiden," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sederet persyaratan itu diungkapkan setelah Yusril bertemu Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas pemulangan narapidana kasus narkoba 'Bali Nine'.
Baca Selengkapnya
Namun begitu, Indonesia saat ini belum mengajukan permintaan pemindahan narapidana WNI kepada Australia.
Baca Selengkapnya
Di Indonesia cukup banyak narapidana WNA yang dijatuhi berbagai jenis hukuman, mulai dari hukuman penjara terbatas, hukuman penjara seumur hidup, hingga hukuman
Baca Selengkapnya
“Saya kira tidak, tidak ada tekanan sama sekali," tegas Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Polkam Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah.
Baca Selengkapnya
Beberapa negara Asia bahkan menjadi destinasi favorit masyarakat Indonesia liburan ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
"Jangan kemudian, kita bebaskan yang ini (Bali Nine) kan ditahan di sana (Australia) cuma nelayan-nelayan yang menangkap ikan kecil-kecil."
Baca Selengkapnya
Pencekalan tersebut juga berlaku bagi anggota Bali Nine yang menikahi WNI di Indonesia.
Baca Selengkapnya
“Hubungan persahabatan di antara kita sangat saya hargai," kata Prabowo.
Baca Selengkapnya
Yusril menuturkan bahwa hal tersebut terlebih dahulu akan dikomunikasikan dengan pemerintah Australia karena memerlukan persetujuan mereka.
Baca Selengkapnya