Ini 10 kementerian yang dapat anggaran terbesar dalam APBN 2016

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan sepuluh kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran tertinggi dalam postur APBN 2016. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mendapatkan alokasi anggaran paling besar dengan nilai Rp 104,1 triliun.

"Tentunya ada beberapa hal terkait dengan penerimaan maupun belanja. Namun kami ingin menyampaikan daftar K/L yang mendapatkan pos belanja termasuk terbesar. Kami ambil 10 terbesar supaya clear," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Setelah Kemenpupera, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi Rp 99,5 triliun, Kepolisian Rp 73 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 63,5 triliun, Kementerian Agama Rp 57,1 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 49,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 48,5 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp 40,6 triliun, Kementerian Keuangan Rp 39,3 triliun dan Kementerian Pertanian Rp 31,5 triliun.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati asumsi makro. Asumsi makro APBN 2016 yang disepakati sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen

2. Inflasi 4,7 persen

3. Tingkat bunga SPN 3 bulan 5,5 persen

4. Nilai tukar Rupiah Rp 13.900 per USD

5. Harga minyak mentah USD 50 per barel

6. Lifting minyak 830.000 barel per hari

7. Lifting gas 1.550 ribu barel per hari setara minyak

"Dari pembahasan tersebut, di mana ada penurunan minyak, kemudian penurunan penerimaan cukai, maka memang ada perubahan postur baik di penerimaan maupun belanja. Yang paling penting defisitnya tetap sama, seperti yang disampaikan dalam nota keuangan," ujar Bambang.

Pendapatan negara secara total sebesar Rp 1.822,5 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan PNBP sebesar Rp 273,8 triliun.

Untuk belanja negara secara total sebesar Rp 2.095,7 triliun. Terdiri dari belanja K/L Rp 784,1 triliun, belanja non K/L Rp 541,4 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun, di mana dana desanya sebesar Rp 47 triliun. Sehingga terjadi defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB.

Mengenai belanja Kementerian/Lembaga dengan transfer daerah, Bambang memaparkan, dalam nota keuangan, transfer ke daerah sedikit lebih besar dari belanja Kementerian/Lembaga. Namun karena ada penurunan penerimaan, dan ada beberapa kebutuhan prioritas terutama di Kementerian/Lembaga, maka diputuskan belanja Kementerian/Lembaga menjadi kembali di atas transfer ke daerah.

"Tetapi sebagai ilustrasi, perbedaannya Rp 14 triliun. Jadi, belanja K/L Rp 14 triliun di atas transfer ke daerah dan dana desa. Tahun ini anggaran 2015, APBNP belanja K/L Rp 130 triliun lebih tinggi dari pada transfer ke daerah. Jadi artinya pemerintah sudah menunjukkan komitmen untuk memperkecil jarak antara K/L dengan transfer ke daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal," papar Bambang.