Ini 10 prioritas pembangunan nasional pemerintahan Jokowi di 2018

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK dalam Recana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 telah memutuskan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terdiri dari 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas. Program ini menjadi upaya pemerintah mempertajam penggunaan anggaran dan tepat sasaran.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, 10 prioritas nasional tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

"Intinya, setelah menetapkan dan fokus pada 10 prioritas nasional, kita ingin alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian 10 prioritas nasional yang didukung 30 program prioritas itu,"” jelas Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/5).

Bambang mencontohkan, untuk prioritas nasional bidang kesehatan terdapat tiga program prioritas yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta preventif promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

Sedangkan untuk bidang pendidikan, tidak semua program pendidikan menjadi program prioritas. Untuk tahun 2018, pemerintah hanya menetapkan dua program prioritas, yaitu pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru.

"Kita berharap dengan program peningkatan kualitas guru, taraf dan kualitas pendidikan semakin membaik. “Sedangkan dengan pendidikan vokasi kita ingin tenaga-tenaga terampil semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ada,”" tutur Bambang.

Penetapan 10 program prioritas dalam RKP 2018, menurut Bambang, tidak terlepas dari arahan Presiden Joko Widodo agar perencanaan pembangunan dibuat lebih fokus dan mengedepankan prioritas. Sebagai sebuah terobosan baru, Bambang berharap 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas dapat menjadi kunci untuk benar-benar mengintegrasikan kegiatan di satu Kementerian/Lembaga dengan Kementerian/Kembaga lain, begitu pula dengan daerah. “

"Hanya dengan prioritas yang fokus dan kuat, kita dapat meyakinkan Kementerian/Lembaga dan daerah untuk menerapkan prinsip money follow program,”" katanya.

Guna mendukung 10 prioritas nasional, Bambang juga akan melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan dan tata kelola pemerintahan yang baik. "Ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun BUMN dan swasta."