Ini 8 rekomendasi BPK untuk kementerian belum dapat WTP

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo. Dalam laporan, ada 73 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang masuk ke BPK, 58 LKKL mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), delapan LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan enam LKKL lainnya Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, ada delapan rekomendasi yang harus dilakukan kementerian dan lembaga yang belum memperoleh WTP untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang.

"Pertama, integrasikan sistem informasi, penyusunan laporan keuangan pemerintah, sistem informasi pendapatan belanja negara dan sistem informasi aset negara khususnya piutang pajak. Piutang bukan pajak, persediaan aset tetap dan aset tidak berwujud," ungkap Moermahadi saat menyampaikan laporannya depan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).

Rekomendasi kedua yakni lembaga dan kementerian terkait harus menyelesaikan tarif PPh migas, antara tarif yang diatur dalam production sharing contract (kontrak bagi hasil) dan perlakuan tarif dalam tax treaty dalam rangka pengamanan kepentingan negara. Ketiga, menetapkan strategi manajemen resiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja subsidi.

"Keempat, menetapkan pertanggungjawaban kewajiban publik angkutan orang dengan kereta api," sambungnya.

Kelima, menetapkan mekanisme pengendalian atas penganggaran, dana alokasi khusus atau DAK, fisik bidang sarana dan prasarana penunjang dan tambahan DAK. Keenam, menetapkan kebijakan terkait tindakan khusus penyelesaian aset negatif dana Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes).

"Ketujuh, selesaikan kelebihan pembayaran atau penyimpangan pelaksana belanja negara," ucapnya.

Kedelapan, BPK merekomendasikan untuk meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah dalam pengelolaan pertanggungjawaban APBN di lingkungan kementerian negara dan lembaga. Moermahadi menyebut, berdasarkan ketentuan UU No 15 tahun 2004, penjelasan, keterangan atau tindaklanjut rekomendasi disampaikan langsung pemerintah paling lambat 60 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan BPK.

"Untuk itu kami harapkan pemerintah menyampaikan jawaban atau keterangan tindaklanjut sesuai ketentuan tersebut," tegasnya.

Moermahadi menambahkan, saat ini BPK telah menerapkan sistem online dalam pemantauan tindaklanjut melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). BPK berharap pejabat kementerian negara dan lembaga memanfaatkan sistem ini sehingga pelaporan pemantauan tindak lanjut dapat lebih efisien dan efektif.

"Kami juga berharap data pengelola APBN dapat diberikan akses online kepada BPK sehingga pemeriksaan kami dapat lebih efisien dan efektif," tuntasnya.