Follow
Ini alasan BTN tak setujui pengajuan KPA Meikarta
Merdeka.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengaku tidak menerima pengajuan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Meikarta. Ini dikarenakan sejak awal dirinya sudah mengetahui bahwa proyek tersebut terkendala perizinan.
"BTN sampai sekarang tidak pernah dan belum pernah memberikan KPA atau konstruksi untuk Meikarta. Ada beberapa pengajuan tapi kami tidak menyetujui atau kita kembalikan," kata Direktur Utama BTN Maryono di kantornya, Kamis (25/10).
Selama ini BTN selalu memegang prinsip kerjasama dengan proyek-proyek perumahan yang persyaratan dan perizinannya sudah clear. Dengan demikian ke depannya tidak beresiko terhadap Net Perfoarming Loan (NPL) perusahannnya.
-
Kenapa bank tolak pengajuan kredit? Alasan utama bank menolak permohonan kredit adalah syarat-syarat yang belum terpenuhi. Berkas-berkas yang diminta biasanya terdiri dari KTP, Kartu Keluarga, dan masih banyak lagi. Sementara untuk dokumen pendukung, kalian akan diminta mengumpulkan NPWP, surat izin usaha, dan slip gaji.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Apa yang menyebabkan penolakan pinjaman? Ketika pengajuan ditolak karena alasan ini, bank tentu telah memperhitungkan kemampuanmu dalam membayar hutang pinjaman. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko terjadinya gagal bayar.
-
Mengapa BKPM belum menerima pertanyaan dari investor? Dia juga menyampaikan sejak pengunduran diri Kepala dan Wakil OIKN hingga hari ini, BKPM juga belum menerima pertanyaan dari investor.
-
Kenapa BP Tapera tidak boleh investasi di saham? BP Tapera pilih investasi yang fixed income sehingga uang para peserta tidak berkurang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan, pemupukan dana peserta tidak diinvestasikan di saham. BP Tapera memilih investasi pada instrumen-instrumen yang bersifat fixed income. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
"Karena kita mengetahui Meikarta beberapa hal seperti dari sisi legal atau perizinan pada saat itu belum sempurna," tegas Maryono.
Meski demikian, Maryono mengaku BTN sebenarnya sudah memiliki beberapa kerjasama dengan Lipo Group sebagai pemilik proyek Meikarta. Hanya saja kerjasama ini untuk proyek-proyek lain yang diklaim Maryono persoalan legalnya sudah clear.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Warga Negara Asing kini bisa membeli rumah atau apartemen di Indonesia hanya modal paspor.
Baca Selengkapnya
Alasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.
Baca Selengkapnya
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Proyek Tol Getaci sendiri ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) solicited.
Baca Selengkapnya
Jika proyek pengerjaan lahan parkir minimarket dilanjutkan, setidaknya ada 14 pohon yang akan ditebang.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membeberkan alasan partainya menolak iuran Tapera
Baca Selengkapnya
Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca Selengkapnya
OJK Cabut izin Usaha PT BPR Sembilan Mutiara, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
Baca Selengkapnya
Sofiah Balfas sebelumnya mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka korupsi proyek Tol MBZ oleh Kejagung.
Baca Selengkapnya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca Selengkapnya