Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini alasan Indonesia masih butuh kemudahan ekspor dari negara lain

Ini alasan Indonesia masih butuh kemudahan ekspor dari negara lain

Merdeka.com - Dirjen Perundingan Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo mengakui bahwa Indonesia masih membutuhkan fasilitas GSP (Generalized System of Preference) dalam melakukan perdagangan internasional.

"Saya kurang setuju kalau dikatakan Indonesia sudah anggota G20 lantas hilang haknya (mendapatkan GSP). Tidak juga, kita masih kategori negara berkembang yang bisa mendapatkan fasilitas GSP, entah dari Eropa, AS, Jepang, atau yg lainnya," ungkapnya saat ditemui, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (20/7).

Memang, pemberian GSP merupakan hak mutlak dari suatu negara. Fasilitas tersebut kata diberikan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi negara penerima fasilitas itu.

Orang lain juga bertanya?

"Ada kriteria di GSP, country eligibility, di mana parameternya bisa macam-macam, human rights, labor rights, IPR (Intellectual Property Rights). Juga ada kriteria yang dia terapkan yaitu competitive need limitations (CNL). Jadi untuk produk-produk yang sudah melampaui CNL itu akan digraduasi dari cakupan fasilitas GSP. Jadi ada hitung-hitungannya sendiri," imbuhnya.

Terkait rencana pencabutan GSP oleh AS, kata Iman sebenarnya dapat dimengerti. Sebab dalam pandangan AS, Indonesia sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan GSP. "Tidak hanya kepada Indonesia, tapi juga India dan Kazakhstan, karena mereka melihat kok tampaknya beberapa parameter yang dia terapkan untuk memberikan fasilitas GSP ke negara-negara ini tidak terpenuhi," kata dia.

"Indonesia market sharesnya sudah semakin baik dan tidak ada pesaing yang bisa mendekati, dan tidak ada produk domestik serupa di AS, ya dia akan digraduate dari GSP," lanjut Iman.

Meskipun GSP adalah hak mutlak negara pemberi, Pemerintah Indonesia tentu tetap mengharapkan mendapatkan fasilitas tersebut untuk mendukung kinerja perdagangannya luar negeri.

Pemerintah akan terus melakukan negosiasi dengan pihak AS agar GSP untuk produk Indonesia tidak dilakukan. Indonesia kata dia punya pengalaman dalam bernegosiasi agar produk yang sudah dicabut GSP-nya, kembali diberikan fasilitas itu.

"Produk auto-wiring set dikeluarkan dari GSP pada 2013 atau 2014 kalau tidak salah, karena Indonesia market share-nya dianggap sudah kompetitif untuk bersaing di AS vis-a-vis supplier negara lain," ujarnya.

"Tapi 2014 kita minta untuk dikecualikan dari perhitungan CNL karena alasan kita, kemajuan teknologi membuat produk seperti ini cepat berganti nilai competitivenessnya. Jadi seingat saya 2015 sudah dimasukkan lagi. Jadi itu memang bisa dilakukan redesignation of products," tandasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata, Ini Penyebab Ikan Indonesia Susah Masuk Pasar Uni Eropa
Ternyata, Ini Penyebab Ikan Indonesia Susah Masuk Pasar Uni Eropa

Hal itu disebabkan persyaratan dari Uni Eropa yang sangat ketat terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Baca Selengkapnya
Perundingan Indonesia EU-CEPA Mangkrak, Airlangga Beri Penjelasan Begini
Perundingan Indonesia EU-CEPA Mangkrak, Airlangga Beri Penjelasan Begini

I-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral paling komprehensif.

Baca Selengkapnya
Stabilkan Ekonomi, Kemendag Bidik Cuan dari Ekspor ke Asia Selatan dan Afrika
Stabilkan Ekonomi, Kemendag Bidik Cuan dari Ekspor ke Asia Selatan dan Afrika

Pemerintah siapkan strategi ekspor produk ke negara lain.

Baca Selengkapnya
Kadin Tak Ingin Industri Tekstil Makin Lemah Akibat Ulah Oknum Asal Impor
Kadin Tak Ingin Industri Tekstil Makin Lemah Akibat Ulah Oknum Asal Impor

Masuknya barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) menghambat pertumbuhan pasar dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Ekspor Kelapa Sawit ke Eropa Makin Turun, Pengusaha Bidik Pasar China Hingga Rusia
Ekspor Kelapa Sawit ke Eropa Makin Turun, Pengusaha Bidik Pasar China Hingga Rusia

Ekspor komoditas sawit ke Uni Eropa menurun menjadi 4,9 ton di 2020. Kemudian penurunan ekspor sawit terus terjadi di tahun 2022 menjadi 4,1 juta ton.

Baca Selengkapnya
Jadi Daya Tarik Investor Asing, Jari Emak-Emak Indonesia Lebih Lentik untuk Jahit Pakaian Dalam Premium
Jadi Daya Tarik Investor Asing, Jari Emak-Emak Indonesia Lebih Lentik untuk Jahit Pakaian Dalam Premium

Investasi dari negara seperti China, Korea, dan Taiwan menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap industri tekstil di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Menkop Teten Akui Regulasi Belum Bisa Lindungi Industri Tekstil dari Serbuan Produk Impor
Menkop Teten Akui Regulasi Belum Bisa Lindungi Industri Tekstil dari Serbuan Produk Impor

Pemerintah masih berupaya untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan barang impor.

Baca Selengkapnya
Ternyata Indonesia Paling Banyak Impor Terigu, Gula, Kedelai, hingga Susu
Ternyata Indonesia Paling Banyak Impor Terigu, Gula, Kedelai, hingga Susu

Diharapkan ada realisasi investasi dari pengusaha di luar negeri.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Buka Rakornis Perwadag di Luar Negeri, Mendag: Tingkatkan Ekspor Nonmigas dengan Inisiatif dan Kreativitas Baru
Buka Rakornis Perwadag di Luar Negeri, Mendag: Tingkatkan Ekspor Nonmigas dengan Inisiatif dan Kreativitas Baru

Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5,17 persen.

Baca Selengkapnya
Ada Konflik Timur Tengah, Ekspor Indonesia ke Palestina Turun
Ada Konflik Timur Tengah, Ekspor Indonesia ke Palestina Turun

Perjanjian perdagangan bebas menjadi salah satu strategi utama Indonesia untuk membuka akses pasar yang lebih luas.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buat Daftar Barang Impor yang Bisa Masuk Indonesia
Pemerintah Buat Daftar Barang Impor yang Bisa Masuk Indonesia

Daftar tersebut sekarang sedang dibahas dan akan diputuskan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

Baca Selengkapnya