Ini alasan Jokowi Indonesia harus bekukan keanggotaan di OPEC

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menilai tepat keputusan Indonesia membekukan sementara (temporary suspend) keanggotaan di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Keputusan tersebut diambil dalam sidang ke 171 OPEC di Wina, Austria, Rabu (30/11).

Menurut Jokowi, langkah ini harus diambil demi perbaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). OPEC sendiri meminta Indonesia memotong sekitar 5 persen dari total produksi minyak dalam negeri sebesar 820.000 barel per hari (bph).

Mantan Wali Kota Solo ini menilai, permintaan OPEC merugikan Indonesia. Sebab, di tengah target pemerintah untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta bph melalui pembangunan kilang justru harus dikurangi.‎

"Iya, dulu kan kita pernah jadi anggota OPEC, kemudian tidak menjadi anggota, kemudian kita masuk lagi karena kita ingin informasi naik turunnya harga kemudian kondisi stok di setiap negara tahu kalau jadi anggota. Tapi ini juga karena untuk perbaikan APBN ya kalau memang kita harus keluar lagi kan gak ada masalah," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut dia, langkah tersebut tidak akan mempengaruhi perekonomian. Sebab, dulu saat pemerintah melakukan langkah yang sama, perekonomian Indonesia masih baik-baik saja.‎ "Dulunya kan juga tidak (terpengaruh)," kata dia.‎

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ‎Darmin Nasution juga mengatakan hal senada. Menurutnya, keberadaan Indonesia di OPEC maupun berada di luar keanggotaan, tidak akan ada bedanya.

‎"Kalau kita di dalam (OPEC) kita bisa berunding dan bekerja sama dengan anggota OPEC. Kalau kita di luar tidak banyak bedanya sebetulnya," pungkasnya.