Follow
Ini alasan Jonan bolehkan swasta bangun kilang di Indonesia
Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta. Melalui beleid tersebut, nantinya tidak hanya perusahaan BUMN saja yang boleh membangun kilang, melainkan juga perusahaan Swasta.
Jonan mengungkapkan, diluncurkannya beleid tersebut dilakukan agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor BBM. Di sisi lain, pemerintah juga ingin menjaga ketahanan energi dalam negeri agar lebih baik.
"Sesuai arahan Presiden, kita membuat aturan kilang minyak yang boleh dibangun swasta. Kenapa? Untuk memperkuat ketahanan energi dalam negeri, juga mengurangi impor BBM," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (23/11) malam.
-
Gimana cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana Pertamina mengurangi penyalahgunaan BBM? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Bagaimana cara Motor Listrik Indonesia mengurangi emisi? Kehadiran sejumlah brand lokal tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri otomotif berbasis elektrifikasi untuk mengurangi emisi karbon dioksida.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
Jonan menegaskan, pemerintah juga akam memberikan insentif berupa izin penjualan produksi minyak ke luar negeri dengan catatan porsi dalam negeri harus diprioritaskan. Tidak hanya itu, ESDM juga akan memberikan izin untuk membangun SPBU.
"Yang kita dukung apa saja? Hasil diutamakan dijual di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri dengan pertimbangan kebutuhan di dalam negeri. Kita juga kasih Izin Niaga Umum, bisa buka pompa bensin sendiri lah," katanya.
"Langsung dikasih izin untuk niaga umum, jadi swasta bisa bikin SPBU sendiri. Kedua izin untuk ekspor. Ketiga, apapun yang didapat Pertamina untuk pembangunan kilang, pemerintah juga kasih," tutupnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Luhut mempersilakan investor asing masuk Indonesia untuk terlibat dalam program transisi energi.
Baca Selengkapnya
HKI berharap dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat.
Baca Selengkapnya
Program hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.
Baca Selengkapnya
Produk yang dihasilkan dari kilang sebagai bagian dari PSO juga dijaga tetap dapat terjangkau.
Baca Selengkapnya
Pembangunan smelter ini merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara industri.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang menyusun perubahan aturan untuk dapat mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik.
Baca Selengkapnya
Satu per satu, pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dimulai dari Blok Mahakam.
Baca Selengkapnya
Kedepan, diyakini kebutuhan biodiesel berbasis kelapa sawit sangat besar, khususnya untuk konsumsi dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Pemberian insentif bertujuan meningkatkan hingga mempercepat produksi dan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Pemerintah memutuskan untuk menyetop impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana mengurangi konsumsi batubara secara bertahap dan mengalihkan penggunaan batubara menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Baca Selengkapnya