Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini Alasan Pelaku E-commerce Khawatir Beri Data Transaksi ke Pemerintah

Ini Alasan Pelaku E-commerce Khawatir Beri Data Transaksi ke Pemerintah Ilustrasi e-commerce dan UKM. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui masih kesulitan dalam mengumpulkan data transaksi jual beli daring alias e-commerce. Meski sudah ada beberapa pelaku usaha, terutama pelaku e-commerce skala besar yang memberikan datanya, namun masih belum cukup.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA, Ignasius Untung, membeberkan ada beberapa alasan ketakutan pelaku usaha e-commerce enggan memberikan data ke BPS maupun membukanya ke publik. Sebab, menurut beberapa e-commerce, data ini bersifat pribadi. Artinya, apabila data tersebut bocor maka akan merugikan mereka.

"Lebih karena gini, bisnis modelnya adalah untuk cari funding itu multi-sprint sekitar 8-12 bulan, terus cari lagi, cari lagi. Nah ketika data ini bocor, investor bisa saja bilang 'Oh jangan ke sini, tapi ke situ saja,' dengan begitu jadi jaga kompetisi," kata Untung saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (14/1).

Orang lain juga bertanya?

Untung mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila data transaksi jual beli online dibuka ke pemerintah. Asalkan data yang disampaikan nantinya hanya melalui satu pintu yakni BPS.

Selama ini, kata Untung, justru banyak kementerian terkait lainnya yang juga menginginkan data transaksi penjualan e-commerce. Beberapa kementerian tersebut yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Perpajakan.

"Makannya kami bilang bisa tidak ke satu pintu saja, misalnya ke BPS saja. Jadi kami hubungannya dengan BPS. Kemarin saya sudah jajaki dengan Pak Kecuk, supaya nanti datanya machine to machine saja, jadi nanti datanya kesedot semua langsung. Itu sih pada dasarnya kami mau, asal jangan bocor saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengakui masih kesulitan dalam mengumpulkan data transaksi jual beli daring alias e-commerce. Katanya, BPS membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengumpulkan seluruh data transaksi e-commerce.

"E-commerce kita masih butuh waktu, ya. Agak susah karena memang ini sesuatu yang baru. Tapi kita harapkan pelan-pelan lah ya," kata dia beberapa waktu lalu.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Alasan Pemerintah Keukeuh Tak Mau Ada Social Commerce di Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Keukeuh Tak Mau Ada Social Commerce di Indonesia

Pemerintah resmi melarang TikTok melakukan transaksi jual beli online.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Curigai Motif Penguasaan Data di Balik Rencana TikTok Gandeng Tokopedia
Anggota DPR Curigai Motif Penguasaan Data di Balik Rencana TikTok Gandeng Tokopedia

TikTok dikabarkan akan menggandeng Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Curhat UMKM atas Wacana Pemisahan Fungsi Media Sosial dan e-Commerce
Curhat UMKM atas Wacana Pemisahan Fungsi Media Sosial dan e-Commerce

Pemerintah bakal memisahkan e-commerce dan media sosial, khususnya di platform TikTok.

Baca Selengkapnya
TikTok Soal Revisi Permendag No.50/2020: Kami Terima Banyak Keluhan dari Penjual Lokal
TikTok Soal Revisi Permendag No.50/2020: Kami Terima Banyak Keluhan dari Penjual Lokal

Pemerintah resmi melarang TikTok melakukan transaksi jual beli langsung.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Empat Alasan TikTok Shop Dilarang Pemerintah
Terungkap, Empat Alasan TikTok Shop Dilarang Pemerintah

Ironisnya, monopoli alur ini dijalankan tanpa disadari oleh pengguna.

Baca Selengkapnya
Mendag Zulhas Beri Lampu Hijau Tiktok Gabung Tokopedia
Mendag Zulhas Beri Lampu Hijau Tiktok Gabung Tokopedia

TikTok dikabarkan akan bekerja sama dengan Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pedagang Pasar Asemka Curhat Kerugian ke Mendag: Setuju TikTok Shop Diatur
Pedagang Pasar Asemka Curhat Kerugian ke Mendag: Setuju TikTok Shop Diatur

Kondisi ini kian diperparah dengan kehadiran TikTok Shop yang menawarkan kepraktisan dan harga produk kecantikan jauh lebih murah dibandingkan pasar offline.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Tegaskan Data Pertahanan Rahasia Negara: Data Nasabah dan Pasien Saja Rahasia
TKN Prabowo-Gibran Tegaskan Data Pertahanan Rahasia Negara: Data Nasabah dan Pasien Saja Rahasia

TKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya
Transaksi E-commerce Sepanjang Tahun 2023 Diprediksi Tembus Rp533 Triliun
Transaksi E-commerce Sepanjang Tahun 2023 Diprediksi Tembus Rp533 Triliun

Kemendag memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 menjadi Rp533 triliun.

Baca Selengkapnya
Pedagang Tanah Abang Minta E-Commerce Ditutup, Begini Respons Keras Mendag Zulhas
Pedagang Tanah Abang Minta E-Commerce Ditutup, Begini Respons Keras Mendag Zulhas

"Justru pedagang yang harus belajar online. Memang lama-lama akan digital," kata Mendag

Baca Selengkapnya
Influencer Diminta Dukung Pemerintah Soal Larangan TikTok Shop
Influencer Diminta Dukung Pemerintah Soal Larangan TikTok Shop

Pemerintah resmi melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan
Jokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan

Menurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.

Baca Selengkapnya