Ini Alasan Pelaku E-commerce Khawatir Beri Data Transaksi ke Pemerintah
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui masih kesulitan dalam mengumpulkan data transaksi jual beli daring alias e-commerce. Meski sudah ada beberapa pelaku usaha, terutama pelaku e-commerce skala besar yang memberikan datanya, namun masih belum cukup.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA, Ignasius Untung, membeberkan ada beberapa alasan ketakutan pelaku usaha e-commerce enggan memberikan data ke BPS maupun membukanya ke publik. Sebab, menurut beberapa e-commerce, data ini bersifat pribadi. Artinya, apabila data tersebut bocor maka akan merugikan mereka.
"Lebih karena gini, bisnis modelnya adalah untuk cari funding itu multi-sprint sekitar 8-12 bulan, terus cari lagi, cari lagi. Nah ketika data ini bocor, investor bisa saja bilang 'Oh jangan ke sini, tapi ke situ saja,' dengan begitu jadi jaga kompetisi," kata Untung saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (14/1).
-
Siapa yang membocorkan data orang Indonesia? Dalam tangkapan layarnya, akun X bernama @Fusion Intelligence Center @S memberitahukan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia telah dibocorkan oleh sebuah channel Telegram di China.
-
Kenapa pemilik menyembunyikan identitas? Pemiliknya, tim yang terdiri dari tiga pengusaha makanan lokal yang telah menjalankan Solo Per Due selama 33 tahun, menolak untuk menyebutkan nama mereka kecuali Anda telah memesan makan malam. Itu untuk menjamin kebijaksanaan penuh dan meningkatkan daya pikat misterius tempat itu.
-
Kenapa situs itu dirahasiakan? Ketika para ahli menemukan situs seni cadas di Kazakhstan, mereka terkadang lebih memilih untuk merahasiakan lokasinya hingga bisa dicatat dan dipublikasikan dengan baik, kata Novozhenov, dengan mencatat perusakan situs seni cadas semacam itu oleh perusak atau orang lain terkadang menjadi masalah.
-
Siapa yang tidak boleh tahu informasi pribadi? Informasi KeuanganDetail seperti nomor rekening bank, informasi kartu kredit, gaji, atau detail utang harus dijaga ketat. Memberikan informasi ini kepada orang yang tidak dikenal atau dipercaya dapat mengakibatkan pencurian identitas atau penipuan.
-
Bagaimana UMKM bisa berkembang lewat e-commerce? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce.'Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak,' tambah Zulkifli Hasan.
-
Siapa yang mundur karena data negara bocor? Kejadian tersebut menyebabkan Presiden Sistem Pensiun Jepang, Toichiro Mizushima mengundurkan diri dari jabatannya.
Untung mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila data transaksi jual beli online dibuka ke pemerintah. Asalkan data yang disampaikan nantinya hanya melalui satu pintu yakni BPS.
Selama ini, kata Untung, justru banyak kementerian terkait lainnya yang juga menginginkan data transaksi penjualan e-commerce. Beberapa kementerian tersebut yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Perpajakan.
"Makannya kami bilang bisa tidak ke satu pintu saja, misalnya ke BPS saja. Jadi kami hubungannya dengan BPS. Kemarin saya sudah jajaki dengan Pak Kecuk, supaya nanti datanya machine to machine saja, jadi nanti datanya kesedot semua langsung. Itu sih pada dasarnya kami mau, asal jangan bocor saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengakui masih kesulitan dalam mengumpulkan data transaksi jual beli daring alias e-commerce. Katanya, BPS membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengumpulkan seluruh data transaksi e-commerce.
"E-commerce kita masih butuh waktu, ya. Agak susah karena memang ini sesuatu yang baru. Tapi kita harapkan pelan-pelan lah ya," kata dia beberapa waktu lalu.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah resmi melarang TikTok melakukan transaksi jual beli online.
Baca SelengkapnyaTikTok dikabarkan akan menggandeng Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memisahkan e-commerce dan media sosial, khususnya di platform TikTok.
Baca SelengkapnyaPemerintah resmi melarang TikTok melakukan transaksi jual beli langsung.
Baca SelengkapnyaIronisnya, monopoli alur ini dijalankan tanpa disadari oleh pengguna.
Baca SelengkapnyaTikTok dikabarkan akan bekerja sama dengan Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKondisi ini kian diperparah dengan kehadiran TikTok Shop yang menawarkan kepraktisan dan harga produk kecantikan jauh lebih murah dibandingkan pasar offline.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaKemendag memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 menjadi Rp533 triliun.
Baca Selengkapnya"Justru pedagang yang harus belajar online. Memang lama-lama akan digital," kata Mendag
Baca SelengkapnyaPemerintah resmi melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca Selengkapnya