Ini alasan pemerintah belum tetapkan ojek online jadi transportasi umum

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah belum bisa mengakomodir ojek sebagai salah satu moda transportasi umum yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini dikarenakan tingkat keselamatan yang tidak bisa dijamin.

Untuk itu, sekarang pemerintah lebih mendorong para driver dan pengguna ojek online untuk mematuhi aturan berkendara. "Seperti kita dorong menggunakan helm, dan sebagainya," kata Budi di kantornya, Jakarta, Senin (2/4).

Dia menambahkan, pihaknya tidak akan ikut campur dalam penentuan tarif ojek online. Meski beberapa hari lalu pihaknya menjadi mediasi antara driver ojek online dengan perusahaan aplikasinya.

"Beberapa hari lalu itu kita hanya mediasi agar saudara kita ojek online itu melakukan diskusi. Mengenai jumlah tarif yang memadai pemerintah tidak akan masuk dalam perundingan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, Grab dan Go-jek siap menaikkan tarif ojek online per km. Dia menjelaskan, pemerintah tidak bisa menentukan berapa batas ideal tarif ojek online. Pasalnya kewenangan itu berada pada perusahaan penyedia jasa ojek online.

"Besaran pastinya adalah hak perusahaan untuk menentukan. Kami tidak boleh menekan dan seterusnya. Karena dia juga punya perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa per km-nya," ujar dia.

Terpisah, Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya mengusulkan kepada aplikator agar tarif ojek online dinaikkan menyentuh angka 2.000 per km.

"Dari perhitungan kita, ada suatu nilai harga pokok sekitar 1.400 sampai 1.600 dan dengan keuntungan dan jasanya, sehingga menjadi 2.000. Tapi 2.000 itu bersih, bukan dipotong menjadi 1.500," terangnya.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6.com