Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini alasan pemerintah masih akan teruskan program Arcandra Tahar

Ini alasan pemerintah masih akan teruskan program Arcandra Tahar Arcandra Tahar. ©esdm.go.id

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatannya yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (15/8) malam di Istana Negara. Arcandra diberhentikan karena tersandung dugaan status dua kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Amerika Serikat (AS).

Namun, program-program yang telah dikeluarkan oleh Arcandra masih akan diteruskan oleh pemerintah. Hal ini dikatakan oleh Wakil Deputi I Kantor Staf Kepresidenan, Yuni Rusdinar.

"(Program diteruskan) karena program-program itu diprioritaskan Pak Presiden, yang sudah diminta untuk segera diprioritaskan diakselerasi," kata Yuni di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (18/8).

Salah satu program yang tetap dilanjutkan adalah mengenai penurunan biaya pengembangan Blok Masela, sesuai dengan perhitungan Arcandra. Setidaknya, nilai investasi yang dibutuhkan hanya sebesar USD 15 miliar atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya USD 19,3 miliar.

"Terkait dengan Blok Masela itu lah," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arcandra mengatakan akan ada penurunan belanja modal yang sangat signifikan melalui skema pengembangan di darat. "Bisa lebih murah," katanya seusai menghadiri rapat koordinasi mengenai harga gas untuk industri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/8).

Arcandra mengetahui penurunan belanja modal itu setelah mempelajari data yang diperolehnya dalam pertemuan dengan Inpex Corporation pada pekan lalu. Namun saat itu dia belum mau menyebutkan besaran penurunan nilai investasi pengembangan Blok Masela.

Jika mengacu kepada proposal rencana pengembangan (PoD) Lapangan Abadi, Blok Masela, yang telah diajukan Inpex kepada SKK Migas pada September tahun lalu, pengembangan Blok Masela dengan skema offshore atau kapal terapung membutuhkan investasi sebesar USD 14,3 miliar.

Sedangkan dengan skema onshore atau pembangunan pipa di darat yaitu di Pulau Tanimbar atau Selaru dibutuhkan biaya sebesar USD 19,8 miliar. Sementara jika dibangun lokasinya di Pulau Aru dengan jarak 600 kilometer maka dibutuhkan USD 22,3 miliar.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo: Kita Teruskan Arah yang Sudah Benar, Jangan Menclong ke Sini ke Sana
Prabowo: Kita Teruskan Arah yang Sudah Benar, Jangan Menclong ke Sini ke Sana

Prabowo juga menyebut pembangunan negara harus dilakukan secara maksimal.

Baca Selengkapnya
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan

Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Bicara Soal Program Kartu Prakerja, Bakal Dilanjutkan?
Anies Baswedan Bicara Soal Program Kartu Prakerja, Bakal Dilanjutkan?

Anies Baswedan mengedepankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jelang Lengser, Begini Pesan-Pesan Terakhir Wapres Ma'ruf Amin untuk Prabowo
Jelang Lengser, Begini Pesan-Pesan Terakhir Wapres Ma'ruf Amin untuk Prabowo

Wapres Maruf Amin menyampaikan pesan-pesan terakhir untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Benarkah Prabowo Setop Pembangunan Infrastruktur? Begini Klarifikasi Erick Thohir
Benarkah Prabowo Setop Pembangunan Infrastruktur? Begini Klarifikasi Erick Thohir

Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.

Baca Selengkapnya
Kelanjutkan IKN, Moeldoko Sebut Transisi Jokowi ke Prabowo In Line
Kelanjutkan IKN, Moeldoko Sebut Transisi Jokowi ke Prabowo In Line

Menurutnya, Prabowo memiliki komitmen transisi yang sejalan atau in line dengan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Jokowi Mulai Bahas Program Makan Siang & Susu Gratis saat Sidang Kabinet untuk RAPBN 2025
Jokowi Mulai Bahas Program Makan Siang & Susu Gratis saat Sidang Kabinet untuk RAPBN 2025

Program tersebut merupakan unggulan pasangan Prabowo-Gibran saat masa kampanye Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Singgung Anies, Prabowo, Ganjar: Pasti Melanjutkan, Tak Akan Berani!
VIDEO: Presiden Jokowi Singgung Anies, Prabowo, Ganjar: Pasti Melanjutkan, Tak Akan Berani!

Jokowi lantas meminta Mendikbud Nadiem Makarim menganggarkan dana riset dan pengembangan besar-besaran.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Sri Mulyani Tahan Anggaran untuk Proyek Baru
Prabowo Minta Sri Mulyani Tahan Anggaran untuk Proyek Baru

Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.

Baca Selengkapnya
Rano Karno: Jakarta Butuh Keberlanjutan, Tapi Tak Bisa Lepas dengan Pusat
Rano Karno: Jakarta Butuh Keberlanjutan, Tapi Tak Bisa Lepas dengan Pusat

"Pemda itu program cuma 2 kategori, pertama urusan wajib, kedua urusan pilihan,” kata Rano.

Baca Selengkapnya
Ahok Beberkan Alasan Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud
Ahok Beberkan Alasan Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud

Eks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan! Respons Prabowo Subianto Soal Potongan Gaji Pegawai untuk Tapera Banjir Protes
VIDEO: Kejutan! Respons Prabowo Subianto Soal Potongan Gaji Pegawai untuk Tapera Banjir Protes

Prabowo Subianto mengungkapkan, berniat untuk mempelajari program iuran Tapera yang kontroversial dan menuai penolakan di kalangan masyarakat

Baca Selengkapnya