Ini alasan pemerintah patok Rupiah Rp 15.000 per USD di 2019

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah telah menyetujui asumsi dasar ekonomi makro 2019 untuk nilai tukar Rupiah sebesar Rp 15.000 per USD. Angka ini meningkat dari asumsi yang disepakati dalam rapat panja yang hanya sebesar Rp 14.000 per USD.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perubahan asumsi nilai tukar Rupiah pada APBN 2019 tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Amerika Serikat dengan normalisasi kebijakan moneternya. Apalagi faktor risiko ketidakpastian global juga akan mendorong pergerakan arus modal kembali ke negara maju.

"Usulan pemerintah tersebut didasari oleh perkembangan terkini besaran nilai tukar Rupiah serta sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyusun APBN yang realistis dan kredibel," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (31/10).

Bendahara Negara ini menyebut, penetapan ni juga memperhatikan usulan Bank Indonesia terkait dengan pergerakan nilai tukar Rupiah pada 2019 yang diprediksi bergerak pada range Rp 14.500 per USD hingga mencapai Rp 15.200 per USD.

"Maka dalam rapat kerja pembahasan dan penetapan postur sementara RUU APBN 2019 pemerintah mengajukan usulan besaran rata-rata asumsi nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp 15.000 per USD," kata Sri Mulyani.

Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, maka pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah secara terukur sesuai dengan fundamental ekonomi serta memperkuat cadangan devisa guna memitigasi tekanan terhadap mata uang negeri Paman Sam.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut dinyatakan melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).