Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini Alasan Pemerintah Perluas Cakupan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Ini Alasan Pemerintah Perluas Cakupan Paket Kebijakan Ekonomi XVI Pengumuman paket kebijakan ekonomi ke-16. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK meluncurkan tiga kebijakan baru dalam penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penyempurnaan kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan gonjang-ganjing ekonomi global yang belum mereda.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan lebih rinci terkait alasan pemerintah menerbitkan tiga poin tambahan pada paket kebijakan XVI. Pertama, pemerintah memprediksi guncangan ekonomi global masih akan terjadi hingga 2019.

Faktor lain adalah kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat diperkirakan masih akan terus berlanjut. Salah satunya adalah kebijakan bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang berencana menaikkan kembali suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) hingga dua hingga tiga kali lagi.

"Kemudian perang dagang mudah-mudahan sedikit mereda kalau nanti dalam minggu depan ini pertemuan G20 mudah-mudahan ketemu Donald Trump dengan Jin Ping ada harapan mereda. Walaupun arah ke Jepang kelihatannya. Jadi masih belum mereda betul," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11).

Menko Darmin menjelaskan membaiknya ekonomi Amerika dan kenaikan suku bunga FFR (Fed Fund Rate) akan mempengaruhi aliran modal di pasar dunia. Hal tersebut mengakibatkan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) akan kembali ke Amerika dan keluar (outflow) dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Volatilitas harga minyak dan komoditas utama di pasar dunia masih tinggi. Di sisi lain, Indonesia juga masih mengalami tekanan pada capital outflow atau aliran dana keluar. "Harga komoditas juga masih fluktuasi tertuang crude oil. Itu masih akan diikuti oleh langkah-langkah normalisasi kenaikan FFR. Kita juga masih melihat tekanan terhadap capital outflow masih ada," jelas Menko Darmin.

Dengan seluruh kondisi ini pemerintah tetap optimistis aliran modal tetap akan masuk ke Indonesia karena pemerintah merespons dengan menerbitkan kebijakan baru yang membuat Indonesia tetap menarik di mata investor. Penerbitan kebijakan baru ini juga membuat kepercayaan investor meningkat terhadap Indonesia.

"Kita harus merumuskan juga untuk memberi kepercayaan diri kepada pemilik dana sehingga mereka masuk, apakah itu short term atau jangka panjang," pungkasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Analisis LSI Denny JA: Selama 10 Tahun Jokowi, Peringkat PDB Indonesia di Dunia Naik Menjadi Nomor 16
Analisis LSI Denny JA: Selama 10 Tahun Jokowi, Peringkat PDB Indonesia di Dunia Naik Menjadi Nomor 16

Pertumbuhan PDB selama 10 tahun Jokowi memperlihatkan pencapaian positif bagi ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Blak-blakan Potongan Gaji Pekerja, Polisi Intai Jaksa Sampai Serangan PDIP
VIDEO: Jokowi Blak-blakan Potongan Gaji Pekerja, Polisi Intai Jaksa Sampai Serangan PDIP

Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akhirnya Ungkap Tiga Tantangan Besar Ekonomi Indonesia 2024, Ini Detailnya
Jokowi Akhirnya Ungkap Tiga Tantangan Besar Ekonomi Indonesia 2024, Ini Detailnya

Tantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Singgung Solidaritas Internasional Menurun di Forum Indonesia-Afrika
Jokowi Singgung Solidaritas Internasional Menurun di Forum Indonesia-Afrika

Presiden Jokowi bicara mengenai solidaritas internasional yang menurun di tengah ketegangan geopolitik.

Baca Selengkapnya
VIDEO:  Terungkap, Jokowi Blak-blakan Buka Keran Impor Besar-besaran di Tahun Politik
VIDEO: Terungkap, Jokowi Blak-blakan Buka Keran Impor Besar-besaran di Tahun Politik

Presiden Jokowi blak-blakan alasan buka keran impor besar-besaran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
Strategi Bank Indonesia Hadapi 3 Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global
Strategi Bank Indonesia Hadapi 3 Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global

Meningkatnya fragmentasi ekonomi dan geopolitik yang bersumber tidak hanya dari konflik Rusia-Ukraina, namun juga tensi geopolitik antara China dan AS.

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi di Ratas RAPBN 2025: Harus Fokus, Tidak Semuanya Dikerjakan
Pesan Jokowi di Ratas RAPBN 2025: Harus Fokus, Tidak Semuanya Dikerjakan

Jokowi tidak merinci program apa saja yang harus difokuskan. Dia hanya pesankan program kerja dari presiden terpilih 2024 yang harus diakomodir.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah

Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Geopolitik Bikin Investasi Lambat
Sri Mulyani: Geopolitik Bikin Investasi Lambat

Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Baca Selengkapnya