Ini alasan proyek 35.000 MW Jokowi hanya tercapai 19.000 MW di 2019

Merdeka.com - Target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pemerintah Jokowi disebut hanya akan terealisasi 19.000 MW di 2019 mendatang. Hal ini merujuk pada proyek pembangkit dalam rencana 35.000 MW yang sudah financial closing tahun ini.

Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo menjelaskan, ada dua masalah utama yang memengaruhi hal ini. Pertama, dari sisi tata ruang, di mana masih banyak pembangkit listrik yang belum mendapatkan lokasi pembangunan yang ideal.

"Financial closing masalah dengan tata ruang. Ini akan kita dorong dengan Kementerian ATR, tolong dong proyek ini masukan dalam tata ruangnya. Kita tetap berkoordinasi dengan ATR untuk proyek yang ditetapkan ini masuk ke tata ruang," kata Wahyu di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/11).

Selain itu, ketersediaan lahan juga menjadi faktor tak tercapainya proyek kelistrikan ini. Menurutnya, dana yang dialokasikan ke dalam Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk membantu dalam membebaskan lahan sejumlah proyek masih relatif rendah.

Dengan demikian, dia meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meningkatkan alokasi LMAN dalam APBN Perubahan tahun depan. Sehingga pemerintah memiliki cukup dana untuk memastikan ketersediaan lahan.

"LMAN tahun depan itu Rp 20 triliun. Untuk jalan tol saja itu butuhnya Rp 27 triliun. Belum sektor yang lain. Belum bandara, dan segala macamnya. Belum lagi proyek di Timur yang diminta untuk diperhatikan. Saya kira masih kurang," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota DEN Rinaldy Dalimi menyarankan pemerintah merevisi target 35.000 MW. Keputusan tersebut didapat setelah berdiskusi bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Program 35.000 MW ini tahun 2019 diperkirakan mencapai 19,7 giga watt, minimal. Dengan bermacam pertimbangan termasuk dari sisi pertumbuhan ekonomi 6 persen," ujar Rinaldy.